PWJ Dinkes DKI Sukses Gelar Webinar "Manfaat BPJS Kesehatan di Era Pandemi Covid-19"

Jakarta, INDONEWS.ID - Paguyuban Werdatama Jaya (PWJ) Unit Dinas Kesehatan DKI Jakarta kembali menggelar seminar online bertajuk "Pemanfaatan BPJS/ Asuransi Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan DKI Jakarta di Era Pandemi COVID-19" pada Selasa (19/1/21).

PWJ Unit Dinkes DKI Jakarta terbilang konsisten lantaran telah tujuh (6) kali menggelar kegiatan serupa. Pada webinar seri sebelumnya, PWJ sukses mengangkat tema seputar covid-19.

Dalam sambutannya, Ketua PWJ Unit Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dr. Indrawati Hadi mengatakan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung PWJ sukses dan konsisten menyelenggarakan seminar online.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, selama tahun 2020, PWJ Unit Dinkes DKi telah mengadakan pertemuan ilmiah mengenai covid-19 sebanyak 6 sesi," kata lulusan Fakultan Kedokteran Universitas Padjajaran ini.

Webinar yang diselenggarakan makin berkelas, tambah dr. Indrawati Hadi, sebab dari sesi satu hingga enam menghadirkan pembicara pakar bahkan pakar dari tim covid-19 nasional. PWJ akan terus melakukan kegiatan serupa yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kali ini, PWJ kembali dengan seri ke-7 membahas manfaat BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan DKI Jakarta di Era Pandemi COVID-19. Ia berharap, seluruh peserta webinar, dapat menggali banyak informasi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri mapun untuk dishare ke masyarakat banyak.

"Kegiatan ini juga dilakasanakn tentu dengan dukungan dana dari para anggota PWJ. Terima kasih kepada segenap pihak yang mendukung kegiatan ini dengan caranya masing-masing. Terimakasih untuk peran dan bantuannya mensukseskan setiap kegiatan yang dilakukan oleh PWJ," tutup mantan Kepala Suku Dinas Jakarta Barat ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Periode 1998 - 2002, dr. Achmad Harjadi, MSc menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para pengurus PWJ yang konsisten menyelenggarakan webinar khusus bagi para pensiunan.

"Sebelum pandemi ada kegiatan jalan-jalan, halal bihalal, siang klinik, angklung, menari dan lain-lain. Hebatnya, selama pandemi kegiatan seperti itu tetap jalan terus. Salut atas niat dan kerja kerasnya. Hanya Allah yang dapat membalasnya," ungkap Harjadi.

Dirinya juga mengaku senang dan menyambut baik kegiatan webinar bertema Asuransi kesehatan karena momentnya tepat yakni saat masa pandemi covid-19.

"Saya mau cerita pengalaman dimintain tolong nyari bed RS, bed ICU, bahkan kemarin ada yang minta tolong keluarin dari RS," tutur Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda), Provinsi DKI Jakarta periode 2004-2009 ini.

Dalam pemaparannya, mantan Asisten Sekda bid. Kesejahteraan Masyarakat Prov DKI Jakarta ini menjelaskan kita perlu membangun sistem pengurusan pensiunan.

"Mudah-mudahan PWJ Unit Dinkes DKI berminat membangun model pengurusan pensiunan kesehatan tersebut. Saya siap bantu," kata Deputi Gubernur, Provinsi DKI Jakarta periode 2009-2012 ini.

Adapun yang bisa dilakuakn oleh PWJ, lebih lanjut ia merinci, adalah melakukan pendataan dan mendata kartu BPJS pensiunan. Selanjutnya, mapping tempat tinggal, status kesehatan, kartu pensiunan.

Lalu penanggung jawab pensiunan rawat inap atau mengurus yang dirawat, mengurus yang rawat jalan atau mengurus obat pensiunan yang berobat di jalan serta yang on off rawat inap. Serta mengurus yang wafat baik karena covid maupun yang non covid.

"Tugas dari penangggung jawab pendataan adalah meminta data pensiunan kesehatan dari Sekdis serta BKD, mapping tempat tinggal dan cek kartu. Sementara untuk PJ Rawat/Inap adalah kontak person RSD, bangun komunikasi dengan RSD, urus bed/bed ICU," kata lulusan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia ini.

Selanjutnya, bagi PJ rawat jalan, ia harus mendata dokter keluarga atau dari PKM, klinik untuk pemeliharaan kesehatan dan bantuna. Berikutnya bagi PJ Wafat adalah prosesi bagi meninggal.

"Kemungkinan pendanaan atau anggaran dikoordinasi dengan BKD/Bappeda/BPKD/Dinkes. Selama masa Gubernu Fauzi Wibowo, pensiunan diberikan kartu jingga dengan disediakan dana di dinas kesehatan hingga Rp50 juta kalo saya tidak salah," kata dr. Achmad Harijadi.

Namun pada periode gubernur berikutnya kebijakan baru dibuat yakni membiayai sekitar 5 juta penduduk DKI dengan membayarkan BPJSnya. Sehingga dalam satu tahun, anggaran yang diberikan untuk membiayai iuran BPJS penduduk DKI mencapai sekitar Rp1,4 triliun.

"Bahkan tahun ini, lanjut mantan Direktur RSUD Pasar Rebo, Provinsi DKI Jakarta itu, anggaran yang dikucurkan mencapai angka sekitar Rp 1,8 triliun. Artinya, anggaran ini bisa dimungkingkan untuk kesehatan para pensiunan," kata mantan Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ini.

Namun, Ia mengaku, semua ini membutuhkan proses dan kerjasama. Ia berharap PWJ dan Korpri dapat berkoordinasi dengan BKD untuk mengajukan anggaran bagi para pensiunan kendati tidak dalam bentuk dana melainkan pelayanan.

"Buat teman-teman PWJ, saya melihat PWJ sejak awal sudah berkembang. Ini adalah arah pengembangan ke depan bagaimana kita mengurus diri sendiri. Akhirnya, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada panitia, nara sumber dan peserta yang hadir dalam webinar ini," tutup mantan Deputi Gubernur, Provinsi DKI Jakarta ini.

Adapun pembicara yang hadi dalam webinar ini antara lain Direktur RSUD KOJA DKI Jakarta, dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM, Pj. UKP Puskesmas Kecamatan Tebet dr. Dwi Rahayu Utami dan dr. Aida Fatmi sebagai Moderator.*(Rikardo).