Jakarta, INDONEWS.ID – Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan kebijakan baru berupa pembebasan utang bagi warga yang bersedia bergabung dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Melalui dekrit terbaru, pemerintah Rusia menawarkan penghapusan utang hingga 10 juta rubel atau setara sekitar US$139 ribu (Rp2,48 miliar) untuk rekrutan baru militer.

Berdasarkan keputusan tersebut, pembebasan utang berlaku bagi warga yang menandatangani kontrak militer setelah 1 Mei 2026. Namun, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi, termasuk ketentuan bahwa utang tersebut telah diambil sebelum tanggal 1 Mei 2026.

Dikutip dari Deutsche Welle (DW), kebijakan ini juga mensyaratkan masa kontrak minimal satu tahun serta keterlibatan langsung dalam “operasi militer khusus”, istilah yang digunakan Rusia untuk menyebut invasinya ke Ukraina.

Tak hanya berlaku bagi prajurit, fasilitas pembebasan utang itu juga mencakup pasangan mereka. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi Moskow untuk menarik lebih banyak personel militer di tengah perang berkepanjangan dengan Ukraina.

Selain mengeluarkan dekrit penghapusan utang, Putin juga menandatangani aturan baru yang memungkinkan pengerahan pasukan bersenjata Rusia di luar negeri untuk melindungi warga negara Rusia yang menghadapi persoalan hukum di negara lain.

Aturan tersebut disebut memberi ruang bagi Rusia melakukan intervensi militer apabila kebebasan warga negaranya dinilai terancam oleh proses hukum, penangkapan tanpa persetujuan Rusia, atau tindakan yang dianggap bertentangan dengan hukum internasional.

Ketua Komite Pertahanan Parlemen Rusia, Andrey Kartapolov, menjelaskan aturan itu dapat diterapkan pada kasus seperti yang dialami arsitek Rusia, Alexander Butyagin, yang ditangkap di Polandia pada 2025 lalu. Butyagin kemudian dibebaskan pada April sebagai bagian dari pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina.

Konflik Rusia-Ukraina sendiri telah berlangsung sejak 2022 dan menyebabkan ribuan korban jiwa, baik dari kalangan sipil maupun militer. Sejumlah upaya perdamaian dan seruan gencatan senjata permanen dari komunitas internasional sejauh ini belum berhasil mempertemukan kesepakatan kedua belah pihak.

Di tengah konflik yang terus memanas, Moskow juga telah memperingatkan warga asing yang masih berada di Kyiv agar segera meninggalkan wilayah tersebut menyusul rencana serangan sistemik yang disebut akan menargetkan fasilitas spesifik.

Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan serangan akan diarahkan ke lokasi-lokasi yang berkaitan dengan pengembangan kendaraan udara nirawak (UAV), mulai dari tempat perancangan, produksi, pemrograman, hingga persiapan operasional drone.*