Nasional

Soal Holding UMKM, Bos BRI: Bukan Akuisisi, Tapi Sinergi PNM, BRI dan Pegadaian

Oleh : Rikard Djegadut - Rabu, 03/03/2021 14:30 WIB

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) Sunarso

Jakarta, INDONEWS.ID - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) Sunarso menjelaskan rincian terkait dengan pembentukan Holding Ultra Mikro yang beranggotakan Bank BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

Hal itu dijelaskan ketika Sunarso menjawab pertanyaan moderator yakni ekonom Aviliani dalam forum Economic Outlook 2021 CNBC Indonesia bertema "Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia 2021" yang digelar langsung dari Gedung Transmedia, Kamis (25/2/2021).

"Aksi korporasi ke PNM dan Pegadaian. Apakah ini bukannya akan memakan BRI?" Tanya Aviliani yang langsung dijawab Sunarso.

Menurut Sunarso, Holding BUMN Ultra Mikro yang digagas Kementerian BUMN ini bukanlah BRI mengakuisisi dua BUMN yang juga fokus pada nasabah UMKM tersebut.

"Jadi aksi korporasi ini bukan BRI mengambil dua perusahaan BUMN itu. Bukan akuisisi, membentuk holding. Jadi upaya gak jalan sendiri-sendiri," katanya.

"Kedua, ini adalah sinergi, memang tingkat kepemilikan. Jadi memang iktikadnya apa yang disasar dan pangsa pasar BRI menumbuhkembangkan yang ada dan mencari ke segmen ke lembaga keuangan formal."

"Datanya ada 57 juta UMKM, 20% terlayani dan belum cukup, baru ada sekitar 15 juta. Selebihnya 30 juta belum terlayani lembaga keuangan kita, 5 juta dilayani rentenenir. Dan ada 18 juta belum terlayani sama sekali, kita bentuk ekosistem yang 18 juta supaya bisa dilayani lebih baik," jelasnya.

Sebelumnya pemerintah akan menggabungkan tiga BUMN yaitu Bank BRI, Pegadaian dan PNM dalam Holding BUMN Ultra Mikro (UMi).

Pembentukan holding ini akan diawali dengan aksi korporasi penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue dari Bank BRI.

"Holding dilakukan melalui persetujuan rights issue dari BRI di mana negara akan ambil bagian seluruhnya dengan cara alihkan seluruh sahan Seri B dari PNM dan Pegadaian diserahkan ke BRI," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual.

Nantinya BBRI akan menguasai 99,9% saham Pegadaian dan PNM.

Dalam skema HMETD pemerintah akan mengambil bagian seluruhnya dengan cara mengalihkan saham seri B yang dimiliki negara di Pegadaian dan PNM ke BBRI.

Penyetoran seluruh saham seri pada Pegadaian dan PNM akan dilakukan sesuai dengan PP 72/2016 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara kepada BUMN.

Partisipasi pemerintah dalam transaksi ini bentuknya non-cash. Pemerintah tak akan menyuntikkan dana segar ke BBRI dari APBN. Kepemilikan saham pemerintah di BBRI pun tidak akan terdilusi.

Setelah holding terbentuk pemerintah masih akan menguasai ±56,75% ≤ 60%. Sementara itu publik masih akan mengusai ±40% ≤ 43,25% saham BBRI.

Nilai transaksi korporasi ini akan didasarkan pada penilaian independen KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) sesuai dengan ketentuan pasar modal dan berdasarkan laporan keuangan pada 31 Desember 2020.

Aksi korporasi ini dinilai bakal menguntungkan semua pihak baik bagi korporasi, pemerintah hingga masyarakat secara luas, sebagaimana disampaikan Menkeu dalam presentasinya di parlemen Senin kemarin.

Untuk korporasi, pembentukan holding ini akan membawa setidaknya tiga manfaat utama yaitu peningkatan valuasi dan efisiensi bisnis serta penurunan cost of funds. Semangat yang ingin dibangun ialah sinergi antar-BUMN.

Holding ultra-mikro juga membuat struktur BUMN menjadi lebih ramping sehingga diharapkan mampu meningkatkan tata kelola bisnisnya.

Selain itu dengan adanya holding diharapkan mampu meningkatkan rasio penyaluran kredit ke UMKM yang jumlahnya mencapai 98% dari total pelaku usaha.(CNBC)

Artikel Terkait