Nasional

PP GMKI Nilai Kebijakan Impor Beras Menteri Perdagangan Lukai Petani

Oleh : Mancik - Selasa, 23/03/2021 14:15 WIB

Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia(PP GMKI), Jefri Gultom.(Foto:Istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Rencana pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk mengimpor beras di petani memasuki musim panen, mendapat protes keras dari berbagai lapisan masyarakat. Salah organisasi mahasiswa yang memberikan protes adalah Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia.(PP GMKI).

Ketua PP GMKI Jefri Gultom dalam keterangan tertulisnya kepada media ini mengatakan, impor besar yang dimotori oleh Kementerian Perdagangan pada prinsipnya merupakan salah satu kebijakan yang melukai petani di Indonesia. Kementerian Perdagangan sama sekali tidak memikirkan nasib petani yang sedang memasuki musim panen.

"Dalam mengambil kebijakan import beras, Menteri Perdagangan Muhammad Lufti tidak bijak. Menteri Perdagangan tidak berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Bulog sehingga kebijakan import beras hanya diputuskan berdasarkan data Kemendag. Selain itu, sikap Mendag tidak membangun dialog, dan tidak menyerap aspirasi, sangat melukai hati petani," kata Jefri di Jakarta, Selasa,(23/03/2021)

Lebih lanjut Jefri menjelaskan, langkah Kementerian Perdagangan melakukan impor beras semestinya harus menggunakan perhitungan yang cermat berdasarkan data-data yang ada di lapangan. Data-data ini berkaitan dengan situasi saat ini dimana petani Indonesia sedang memasuki musim panen sehingga stok beras pasti tidak bermasalah.

Selain itu, Kementerian Perdagangan mesti melihat data ketersedian beras yang di Bulog. Data-data ini sangat penting sebagai dasar bagi pemerintah untuk memutuskan kebijakan impor beras.

Terkait dengan data beras yang ada, Jefri menjelaskan, saat ini ada perbedaan data terkait dengan ketersedian beras. Data yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan tidak sama dengan data yang dimiliki oleh Bulog.

Menurut Menteri Perdagangan, stok beras hanya mencapai 500.000 ton. Dalamperhitungan Mendag, beras cadangan Bulog saat ini hanya sekitar 800.000 ton, sebanyak 280.000 ton merupakan stok beras import tahun 2018 dan ada sekitar 160.000 ton turun mutu.

Sementara, menurut Dirut Perum Bulog, Budi Waseso, stok beras di gudang Bulog mencapai 883.575 ton dengan cadangan Pemerintah (CBP) sebesar 859.877 ton, dan beras komersial 23.706 ton. Bulog juga masih memiliki sisa 275.811 ton stok beras dari import beras 2018 dan 106.642 ton merupakan beras turun mutu. Buwas juga yakin menyerap 390.000 ton dari hasil panen beras. Artinya stok CBP diakhir April mencapai di atas 1 juta ton

"Mendag tidak menggunakan data yang valid dalam mengeluarkan kebijakan impor beras. Disisi lain, Mendag tidak menjalankan visi Presiden dalam mengunakan hasil produksi dalam negeri. Impor beras jika tetap dilakukan akan menjadi polemik dalam masyarakat Indonesia khususnya para petani. Untuk itu,Kebijakan Impor beras salah!," tegas Jefri.

Untuk menyelamatkan nasib petani Indonesia, PP GMKI meminta Presiden Jokowi harus mengingatkan para pembantunya lebih teliti dalam bekerja sama serta berkolaborasi antar kementerian dan lembaga terkait, terutama soal impor beras.

"Dalam pandemi covid-19, pemerintah seharusnya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Rencana kebijakan Impor mengakibatkan harga gabah turun hingga Rp 1.400 per kg. Jangan lukai hati petani", tutup Jefri Gultom.*

 

 

 

Artikel Terkait