Bupati Fransiskus Diaan: Rumusan Program Kerja Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat

Kapuas Hulu, INDONEWS.ID - Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan mengatakan, penyusunan program kerja dari seluruh pemangku kepentingan daerah harus dapat menjawab kepentingan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Bupati Fransiskus dalam rapat Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 di Gedung DPRD Kapuas Hulu , Senin, (29/03/2021)

Hadir pada Forum Perangkat Daerah tersebut, Sekretaris Daerah, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, para Camat di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada kesempatan tersebut, Fransiskus menerangkan, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun oleh Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan.

Hal ini sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing, dengan memperhatikan kondisi dan potensi, serta dinamika perkembangan daerah guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

"Forum Perangkat Daerah merupakan bagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja atau Renja perangkat daerah dan bermuara pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD)”. kata Fransiskus kepada seluruh perangkat daerah yang hadir.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap, rapat tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, rencana kerja perangkat daerah atau (RENJA PD) yang disusun dapat lebih terarah, tepat sasaran dan dapat memberikan dampak yang maksimal dalam pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 - 2026.

"Forum Perangkat Daerah ini juga merupakan langkah awal dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022, sehingga harus benar-benar dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan, program dan kegiatan yang tepat sasaran dan dapat berjalan efektif, efisien, serta berdaya guna dan berhasil guna," tegasnya.

Ia menambahkan, dengan pendanaan pembangunan yang terbatas, semua perangkat daerah harus benar-benar efisien dalam menggunakan sumber daya pembiayaan ini.

Sebab, jika melihat kondisi pada awal tahun ini, dimana pertumbuhan ekonomi Kapuas Hulu masih mengalami pelambatan dan penurunan akibat pandemi Covid-19.

"Kita bisa pastikan, bahwa penerimaan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang sebagian besar masih bersumber pada dana bagi hasil, tidak akan berbeda jauh dari kondisi saat ini dan menurun dibanding beberapa tahun sebelumnya. maka dari itu kita perlu menentukan prioritas pembangunan tahunan untuk tahun 2022 dengan baik," harapnya.

Dari hal tersebut, berkaitan dengan APBD dalam penyusunan awal, dirinya berharap kepada pihak terlibat harus menghitung dengan cermat penggunaan sumber daya pembangunan secara efektif khususnya sumberdaya anggaran.

"Setiap anggaran pembiayaan yang kita keluarkan sebagai belanja pemerintah daerah harus diperhitungkan capaian output dan outcomenya secara akurat, sehingga bisa memberikan manfaat dan dampak yang besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu," terangnya.

"Dalam mengantisipasi keterbatasan penerimaan APBD, maka saya perlu tegaskan kepada seluruh perangkat daerah untuk mengambil langkah-langkah yang inovatif, untuk mendapatkan tambahan sumber pembiayaan pembangunan lain, seperti melalui APBD provinsi, APBN, menggalang dukungan dari tanggung jawab sosial (c.s.r) perusahaan maupun dukungan dari para mitra pembangunan lainnya," tegasnya.

Fransiskus Diaan juga meminta kepada semua yang hadir agar jangan hanya menunggu, tapi kejar peluang dengan maksimal. dengan demikian kendala-kendala yang dihadapi dapat ditangani dengan efektif, dan hasil pembangunan dapat dirasakan secara nyata dan cepat oleh masyarakat.

"Perlu kami ingatkan kembali kepada para Kepala Perangkat Daerah dan camat, bahwa pembahasan pada forum perangkat daerah ini dalam rangka menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2022. kita harus mempertimbangkan dan menyelaraskan usulan dengan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan tahun anggaran 2022 yang diarahkan." tutupnya.*