Menteri BUMN Erick Thohir
Jakarta, INDONEWS.ID - Ekonom senior Indef Aviliani menyebut pembiayaan ultra mikro yang disalurkan Pegadaian dan PNM sudah sangat masif. Namun masih tergantung pada investasi negara. Akibatnya, biaya dana menjadi tinggi sehingga mengurangi kemampuan perusahaan serta negara untuk belanja keperluan lainnya.
"Memang permasalahan utama itu adalah pendanaan bagi Pegadaian dan PNM. Kalau masih dibiarkan sendiri-sendiri, penyertaan modal negara naik terus. Kalau dia masuk dalam bagian BRI, dia jadi bagus," kata Aviliani seperti dikutip Kontan, Kamis (8/4/21).
Baca juga : Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan Bekerja Sama dengan LAN RI dan BRIN Buka Workshop Karya Tulis Ilmiah
Dia meyakini, pelaku UMKM membutuhkan pembentukan holding karena intergrasi tersebut menguntungkan mereka. Sebab, dana penyaluran dari kedua perusahaan menjadi lebih murah sehingga turut membantu pemulihan usaha UMKM di masa pandemi.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga 2020, porsi pembiayaan UMKM terhadap total kredit perbankan baru sekitar 19,97%. Padahal pelaku usaha di Indonesia sebesar 99% adalah segmen UMKM.
Kehadiran holding diharapkan bisa memberi layanan produk yang lebih lengkap. Dengan potensi pendanaan yang lebih murah bagi 29 juta usaha ultra mikro pada tahun 2024.
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa rencana pemerintah membentuk holding BUMN ultra mikro sudah mendapat dukungan dari seluruh pemangku kebijakan.
Holding ini melibatkan tiga perusahaan plat merah yakni PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, PT Permodalan Nasional Madadi (Persero) atau PNM dan PT Pegadaian.
Holding ini fokus untuk pemberdayaan bisnis melalui PNM. Sedangkan pengembangan bisnis UMKM dan ultra mikro akan dilakukan Pegadaian serta BRI.
“Ekosistem ini ingin memastikan terdapatnya penurunan bunga pinjaman. Ini yang selama ini menjadi konteks hambatan bagaimana, kenapa, UMi dan UMKM tidak mendapat pendanaan yang lebih baik," jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian BUMN telah melakukan sosialisasi dan mengantongi dukungan pendirian holding dari OJK, BI, LPS, KSSK, dan terakhir telah dirapatkan di komite privatisasi.