Mall Ramai Abaikan Protokol Kesehatan, Sultan Najamudin Minta Tegakkan Aturan

Oleh : Mancik - Minggu, 02/05/2021 23:02 WIB

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin.(Foto:Istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Pusat Grosir Pasar Tanah Abang dibanjiri pengunjung. Keadaan ini terjadi di tengah pandemi masih berlangsung di Indonesia. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sebanyak 87.000 orang memadati pasar ini pada Sabtu (3/05) kemarin.

Menanggapi masyarakat yang memenuhi pusat perbelanjaan tanpa protokol kesehatan ini, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, mengatakan, pemerintah harus segera mengambil langkah penegakkan aturan protokol kesehatan. Dengan demikian, keadaan ini tidak menyebabkan peningkatan kasus Covid-19.

"Saya sangat cemas melihat aktifitas keramaian yang membludak tersebut. Jika terus dibiarkan maka akan terjadi lonjakan kasus Covid-19 pasca lebaran. Maka pemerintah harus melakukan upaya penertiban di titik-titik pasar atau pusat keramaian lainnya," kata Najamudin kepada media di Jakarta, Minggu,(2/05/2021)

Sultan juga melanjutkan, pemerintah di tiap tingkatan daerah dan pusat harus bekerja keras dalam mengatasi potensi keramaian dan berakibat kepada lonjakan kasus Covid-19 nantinya.

"Dipusat keramaian harus ada protokol kesehatan yang ketat bagi para pengunjung. Dan bila perlu disiapkan tempat sekaligus alat tes kesehatan, penjagaan ketat oleh pihak kepolisian seperti pengetatan mudik diperbatasan daerah. Maka bagi pengunjung yang tidak memiliki hasil rapid atau bentuk Surya serta bukti kesehatan lainnya tidak diperbolehkan masuk mall Dan lingkungan pasar," tambah Sultan.

Menurut senator muda asal Bengkulu tersebut, pemerintah kita tidak boleh terlihat tidak konsisten terhadap aturan Prokes dalam menghadapi Pandemi.

Misal satu pihak kita melarang mudik, tapi dipihak lain justru mall, pasar, dan tempat rekreasi justru ramai. Sebab jika ingin berhasil dalam melawan pandemi, kebijakan harus diterjemahkan kan secara penuh dan utuh, tidak boleh parsial.

"Tantangan kita adalah pemerintah pusat hingga pemerintah daerah mampu menyelaraskan kebijakan terhadap penanganan Pandemi Covid-19. Tidak boleh beda-beda persepsi dan sikap. Langgamnya harus sama", tegasnya.

Sultan juga menghimbau kepada masyarakat agar membangun kesadaran dalam membatasi diri dalam kerumunan. Baginya, sekuat apapun pemerintah mengeluarkan larangan dan batasan, tanpa gerakan kolektif masyarakat maka tidak akan pernah berhasil apapun bentuk kebijakan, program dan skema yang diinginkan pemerintah.

Sultan sendiri sangat menyesalkan kasus Covid-19 di Indonesia yang belum mengalami perubahan. Adapun saat per hari ini kasus masyarakat yang terinfeksi virus Corona bertambah 4.512 kasus dengan total 1,67 juta orang yang pernah terinfeksi.

"Kasus tiap hari bertambah, begitupun dengan varian baru yang telah masuk ke Indonesia. Maka harus ad upaya pencegahan dan penindakan terhadap virus Covid-19. Jadi saya sangat berharap kepada pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah mengenai kebijakan terkait Covid jangan melihat dari sisi populis dan tidak populisnya saja. Sebab yang harus diutamakan adalah keselamatan serta kesehatan rakyat banyak", tutupnya.*

 

Artikel Terkait