Bisnis

Didik Rachbini Ingatkan Masalah APBN Ditambah Krisis Kepercayaan Publik Bisa Timbulkan Krisis

Oleh : very - Jum'at, 04/06/2021 17:59 WIB

Ekonom INDEF, dan Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini. (Foto: Ist)

 

Jakarta, INDONEWS.ID -- Evaluasi APBN 2021 dan Pembahasan RAPBN 2022 sudah mulai dijalankan pada tahap  awal dan  dibicarakan dengan DPR. Ada yang mengejutkan dalam proses perencanaan anggaran tersebut yaitu Kementerian Pertahanan dan Keamanan mengajukan rencana anggaran 1700 trilyun rupiah.

Ekonom INDEF, Didik J Rachbini mengatakan bahwa rencana anggaran pertahanan dan keamanan sampai 1700 trilyun rupiah tersebut sudah di luar kepantasan dan momentumnya juga salah karena kita sedang krisis covid-19.

“Tidak layak karena APBN sekarat dan syarat utang dan tidak masuk di akal sehat,” ujar Rektor Universitas Paramadina itu melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (4/6).

Pandemi covid-19 ini, katanya, telah meruntuhkan banyak pilar-pilar sosial kemasyarakatan dan sangat memprihatinkan sehingga lebih memerlukan dukungan dibandingkan dengan melipatgandakan anggaran untuk pertahanan dan keamanan. 

Tingkat kemiskinan naik  sangat tinggi akibat covid-19 karena sistem produksi runtuh, pengangguran terbuka meningkat dari 5 persen menjadi sekitar 8 persen. Pengangguran terselubung juga sangat besar mengingat tingkat pertumbuhan ekonomi masih negatif.  Yang bekerja penuh turun dari 71 persen menjadi 64 persen sehingga sisanya menjadi penganggur terbuka dan terselubung.  

“Dalam keadaan seperti ini tidak pantas anggaran yang besar tersebut diajukan dalam jumlah yang sangat besar dan menguras anggaran sosial, pendidikan, kesehatan, daerah dan sebagainya,” katanya. 

Karena itu, jika anggaran tersebut disetujui oleh Komisi I DPR RI, maka wakil rakyat juga tidak tahu diri dan kurang mengukur kepantasan dengan kondisi prihatin pada saat ini. 

Sebagai catatan sampai tahun 2022, DPR tidak memiliki hak budget lagi sesuai Perpu dan Undang-undang sehingga tidak bisa mengubah angka satu rupiah pun dari yang sudah diusulkan pemerintah. “Ini masalah salah kaprah lain yang melanggar undang-undang dasar dimana hak budget DPR diamputasi,” kata Didik.

 

Tidak Ada Kepemimpinan Ekonomi

Didik juga mengatakan bahwa rencana anggaran tersebut juga kurang memperhatikan kondisi APBN yang sekarat dengan utang.  Jumlah utang APBN sudah mencapai 6361 trilyun rupiah. Utang BUMN perbankan dan non perbankan yang pasti akan ditanggung negara jika gagal bayar mencapai tidak kurang dari 2143 trilyun rupiah. Total utang publik sekarang mencapai 8504 trilyun rupiah. 

“Saya memperkirakan di akhir periode, pemerintahan ini akan mewariskan lebih dari 10 ribu trilyun rupiah kepada presiden berikutnya,” katanya.

Pada tahun 2019 utang yang diputuskan di APBN mencapai 921,5 trilyun rupiah. Keperluan utang tersebut untuk membayar bunga, pokok dan sisanya untuk menambal kebutuhan defisit. 

Tahun 2020 rencana utang ingin ditekan menjadi 651,1 trilyun rupiah agar wajah APBN kelihatan apik. Tetapi krisis dan pandemi kemudian mengharuskan utang tahun 2020 dinaikkan pesat menjadi 1226 trilyun rupiah. 

“Perubahan-perubahan seperti ini mencerminkan perilaku labil dan semau gue dari penguasa, obrak-abrik merusak APBN, dan cerminan DPR yang telat mikir dan lemah kuasa,” ujarnya. 

Sebagai akibatnya, setiap tahun kewajiban pembayaran utang pokok dan bunga plus cicilan utang luar negeri pemerintah (tidak termasuk swasta) sudah sangat tinggi dan di luar kewajaran, yakni  mencapai 772 trilyun rupiah pada tahun 2020.  Pembayaran utang dari kantong APBN ini ke depan bisa bergerak cepat menuju 1000 trilyun dalam waktu tidak terlalu lama. 

“Saya melihat kasihan APBN kita diobrak-abrik oleh penguasa sehingga wajah dan strukturnya rusak berat,” ujarnya. 

Didik mengatakan bahwa saat ini tidak ada kepemimpinan ekonomi (economic leadership) sehingga bisa berbuat apa saja terhadap APBN. Ekonomi kita menanggung beban berat karena anggaran kondisinya berat. Kemungkinan terjadinya krisis bisa lewat pintu APBN ini. 

“Saya hanya mengingatkan, gabungan dari masalah APBN ini ditambah kepercayaan publik merosot, maka krisis bisa terjadi. Karena itu, kemungkinan krisis harus dicegah dengan menguatkan kembali APBN agar hati-hati dalam perencanaannya dan mengembalikan lagi pertumbuhan di atas tingkat moderat,” pungkasnya. (Ryman)

 

Loading...

Artikel Terkait