Pengamat Sebut Holding UMi Tak Hilangkan Kendali Pemerintah di PNM, Pegadaian

Jakarta, INDONEWS.ID - Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Toto Pranoto mengatakan, pembentukan holding ultra mikro (UMi) yang melibatkan tiga entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  tidak akan mengurangi kendali negara pada  ketiga perseroan tersebut.

“Pembentukan holding akan memperkuat peran masing-masing perusahaan dalam membangun pondasi ekonomi nasional di masa mendatang,” kata Toto melalui keterangan tertulis seperti dikutip dari Investor daily, Senin (21/6/2021).

Saat ini, pemerintah  tengah membentuk holding ultra mikro dengan mengintegrasikan tiga BUMN yang melayani sektor ultra mikro dan UMKM yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. atau BRI, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani(Persero) atau PNM.

BRI telah menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada otoritas bursa, pada 14 Juni 2021. Dikatakan, pemerintah membentuk holding ultra mikro dengan BRI sebagai induknya. BRI akan melaksanakan right issue dengan keterlibatan pemerintah di dalamnya melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam bentuk nontunai.

Berkaitan proses tersebut, pemerintah akan mengalihkan seluruh saham Seri B miliknya (inbreng) dalam Pegadaian dan PNM kepada BRI. Menurut Toto,  melalui proses tersebut porsi kepemilikan pemerintah atas saham pengendali di BRI tidak berubah.

Di sisi lain, setelah holding terbentuk negara tetap punya satu lembar saham Merah Putih seri A di Pegadaian dan PNM yang disebut golden share.

“Meski hanya 1 lembar namun pemegang saham ini bisa veto keputusan RUPS yang dianggap bertentangan dengan kepentingan negara,” ujarnya.

Toto menegaskan bahwa proses ini berbeda dengan akuisisi. Hal itu menjawab keraguan sejumlah kalangan yang khawatir dengan aksi korporasi tersebut. Dikatakan, jika prosesnya akuisisi maka tidak mustahil peran Pegadaian dan PNM akan hilang.

Padahal Pegadaian dan PNM memiliki konsep pemberdayaan dan penyaluran dana yang unik dan berbeda dengan konsep perbankan dari BRI. Proses ini, lanjut Toto, sudah pernah dijalankan pemerintah terhadap BUMN yang lain yakni holding migas.

Contohnya adalah PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. atau PGN. Kedua BUMN energi tersebut tetap eksis dan saling memperkuat fungsi masing-masing perseroan kendati bersinergi ke dalam holding migas.

“Ya proses ini seperti yang sudah dijalankan dalam pembentukan holding BUMN yang lain. Case ini (Holding UMi) agak berbeda karena induk holding-nya BRI adalah BUMN sudah Tbk sehingga mekanisme rights issue harus ditempuh,” tutur Toto.

Lebih lanjut, Toto menambahkan proses pembentukan holding BUMN UMi ini pun sudah disetujui Komite Privatisasi. Artinya tinggal menunggu Peraturan Pemerintah yang turun sebagai tanda pengesahan.

Dia mengingatkan tujuan holding ini adalah supaya tercipta value creation yang lebih besar dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Sebab, value creation dalam hal ini berartinilai holding jauh lebih besar dibandingkan dengan masing-masing BUMN saat berdiri sendiri.

Hal ini, lanjut Toto, adalah bentuk dari sinergi ekosistem ultra mikro yang diprogramkan pemerintah untuk mendukung visi dalam pemberdayaan segmen usaha tersebut.

Selain itu, holding diharapkan mempercepat laju inklusi keuangan dan pembiayaan berkelanjutan. Dengan holding dapat mempercepat harapan pemerintah dalam menyasar sekitar 57 juta nasabah ultra mikro, di mana 30 juta di antaranya belum terakses ke sumber pendanaan lembaga keuangan formal.

Ekosistem ini akan memberikan layanan produk yang lebih lengkap dan potensi pendanaan yang lebih murah untuk sekitar 29 juta usaha ultra mikro pada 2024.

“Targetnya bisa akses pembiayaan lebih luas ke segmen mikro, sehingga coverage pembiayaan sektor ini ditargetkan sampai dengan 29 juta usaha mikro pada 2024. Diharapkan pula dalam proses pembinaan dan peningkatan kapabilitas bisnis ini bisa di support holding ultra mikro ini,” tutupnya.*