Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bersama Asri Hadi, Pemimpin Redaksi Indonews.id selaku Anggota Tim Bidang Publikasi dan Pengelolaan Media MIPI (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Sejak covid-19 melanda Indonsia pada awal Maret 2021 lalu, pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah berjuang keras melawan virus yang sudah dilabeli pandemi ini.
Berbagai bentuk kebijakan pun diambil dan diterapkan, mulai dari beradaptasi sesuai keperluan, payung hukum yang ditetapkan hingga sanksi yang diterapkan sebagai upaya mengatasi pandemi covid-19 ini agar segera berakhir.
Semua poin ini dirangkum dalam webinar yang digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan tema "Ujian dan Tantangan Sistem Pemerintah Daerah Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19" yang menghadirkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai narasumber.
Seminar online yang disiarkan melalui aplikasi Zoom dan channel YouTube MIPI dan Kemendagri itu juga dihadiri para pakar ilmu pemerintahan MIPI, media, akademisi, hingga masyarakat umum sebagai bagian dari praktik ilmu pemerintahan dalam tataran praktis, juga para pengambil kebijakan di tengah pandemi Covid-19.
Baca juga : Ini Berbagai Pemikiran Prof Jimmy Soal Sistem Pemerintahaan di Indonesia di Webinar MIPI
Dalam kesempatan itu, Ganjar menceritakan langkah dan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) melakukan terobosan dan inovasi dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19. Salah satunya adalah melalui program Jogo Tonggo.
Selain Program Jogo Tonggo, Pemprov Jateng, urai Ganjar, juga melakukan berbagai terobosan antara lain Jateng Di Rumah Saja, Lapak Ganjar, pembentukan Satgas Oksigen dan Aplikasi JOSS (Jateng Oxygen Stock System) dan sederet inovasi lainnya.
Soal Program Jogo Tonggo, Ganjar menuturkan, program ini lahir untuk menjawab tantangan yang dihadapi dengan menghadirkan kebijakan yang bottom up, mikro zonasi, berbasis kebudayaan dan social community.
Ganjar mengungkapkan, dalam pemberlakukan kebijakan PPKM Darurat,
kondisi di hilir pada saat pergerakan masyarakat dibatasi sebaiknya perlu diterapkan kebijakan yang sifatnya tidak hanya top-down, namun juga buttom-up. Menurutnya, dengan kebijakan berbasis mikro zonasi, diharapkan pergerakan masyarakat semakin dapat dikendalikan.
"Sebenarnya yang Jogo Tonggo itu justru hari ini kami gencarkan kembali. Kami gas lagi. Kalau pergerakan masyarakat ruangnya lebih besar, maka mereka akan bergerak ke mana-mana dan itu akan sulit dikendalikan, maka kami coba dengan mikro zonasi," katanya.
Jogo Tonggo, jelas Ganjar, merupakan terobosan dan inovasi yang ia sebut dengan istilah `buku baru" dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 berbasis kewilayahan. Melalui Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2020, dibentuklah Satgas Jogo Tonggo, yang memberdayakan warga hingga wilayah Rukun Warga (RW).
Untuk diketahui, Jogo Tonggo merupakan konsep yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan berhasil menjadi salah satu juara dalam acara Top Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi Penanganan Covid-19 dan Pengaduan Terbaik 2020, dalam kategori Pelayanan Publik Penanganan Covid-19 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
"Mikro zonasi inilah improvement yang kami lakukan sehingga Jogo Tonggo itu berjalan. Faktanya nih, katanya ada PKK, dasawisma, kelompok tani, karang taruna, ada kiai, ada kelompok agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, itu fakta di desa ada, ada pendamping desa, itu fakatanya ada di desa semua, komunitas-komunitas ini sebenarnya karena ada dan hidup di masyarakat, mengapa kemudian kita tidak ajak, itulah Jogo Tonggo," tambah Ganjar.
Sesuai namanya, Jogo Tonggo mengedepankan partisipasi aktif warga untuk saling menjaga dari penularan Covid-19. Jika ada yang terinfeksi virus Corona, warga dapat saling menjaga dengan memberikan perhatian, dan tidak memberikan stigma pada mereka yang tertular.
"Konsepnya sederhana saja, jagalah tetanggamu jangan kasih stigmatisasi, kamu tak kasih panduan, kamu saya training, sehingga kalau seandainya, kalau ya, nanti bantuan dari pemerintah ‘ngga cukup, jangan ngamuk, tapi dibantu," imbuhnya.
Ganjar juga menuturkan sebuah cerita yang menyentuh tentang seorang asisten penjual sayuran yang ditemuinya. Ibu itu rela menyumbangkan dua ikat kacang panjang yang dimilikinya ke Posko.
Di tengah keterbatasan penghasilannya, ia berbesar hati berbagi untuk sesama.
Pada saat ditanya alasannya dalam menyumbang, sang asisten penjual sayur tersebut berujar “Kasihan pak, ada yang butuh makan, ini kan soal kemanusiaan.”
"Kaya disamber gledek saya, itu masyarakat yang kemudian dia memberikan perhatian, ada yang ngasih gelas segelas, ditaruh diikat di situ, ini butuh manajemen pake Jogo Tonggo untuk me-manage kondisi-kondisi itu," tutur Ganjar.
Dengan kosep itu, Ganjar berharap, seluruh elemen masyarakat dapat terlibat dalam penanganan pandemi beserta dampaknya.
Webinar yang menghadirkan orang nomor satu di Jateng itu diikuti oleh ratusan peserta. Di antaranya yang hadir, banyak mengajukan pertanyaan kepada sosok yang akrab disapa Mas Ganjar ini.
Sebagai informasi, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia atau MIPI rutin menggelar webinar mingguan yang menghadirkan para pakar dan praktisi untuk membahas isu-isu kekinian seputar pemerintahan.*