Pojok Istana

Presiden: Pandemi Telah Menguatkan Institusi Sosial dan Perkuat Modal Sosial

Oleh : very - Senin, 16/08/2021 13:55 WIB

Presiden Jokowi dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (16/8). (FOto: Ist)

 

Jakarta, INDONEWS.ID -- Selama satu setengah tahun diterpa pandemi, telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan di dalam masyarakat, sekaligus penguatan kelembagaan nasional kita. Kesadaran, partisipasi, dan kegotongroyongan masyarakat menguat luar biasa.

Kelembagaan pemerintahan lintas sektor dan lintas lembaga negara, serta antara pusat dan daerah sampai dengan desa, juga mengalami konsolidasi. Hal ini membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam pandemi.

Presiden Jokowi dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (16/8) mengatakan, dari sisi masyarakat, kesadaran terhadap kesehatan semakin tinggi.

“Kebiasaan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, telah menjadi kesadaran baru. Gaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, berolah raga, dan mengonsumsi makanan yang bernutrisi, terasa semakin membudaya. Hal ini merupakan modal besar untuk menuju masyarakat yang lebih sehat dan dalam pengembangan SDM yang berkualitas,” ujar Presiden.

Kepala Negara itu mengatakan, kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk divaksin, memperoleh layanan kesehatan, memperoleh pengobatan, serta saling peduli juga semakin tinggi. Pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah agenda bersama.

“Pandemi telah menguatkan institusi sosial di masyarakat, dan semakin memperkuat modal sosial kita. Jika ingin sehat, warga yang lain juga harus sehat. Jika ada seseorang yang tertular Covid-19, maka hal ini akan membawa risiko bagi yang lainnya. Penyakit adalah masalah bersama, dan menjadi sehat adalah agenda bersama,” katanya.

Kapasitas kelembagaan negara dalam merespons pandemi juga semakin terkonsolidasi dan bekerja semakin responsif. Seperti diketahui bahwa pandemi harus ditangani secara cepat dan terkonsolidasi, dengan merujuk kepada data, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita juga paham bahwa praktik demokrasi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik harus dijunjung tinggi. Kerja sama antarlembaga, serta kepemimpinan yang responsif dan konsolidatif, menjadi kunci dalam menangani pandemi.

Sejak awal pandemi, kata Presiden Jokowi, lembaga legislatif dan lembaga pemeriksa memberikan dukungan kepada pemerintah untuk cepat mengonsolidasikan kekuatan fiskal. TNI, Polri, dan birokrasi dari tingkat nasional sampai tingkat desa, terus bahu membahu dalam melakukan pendisiplinan protokol kesehatan, 3T, termasuk vaksinasi dan penyiapan fasilitas isolasi terpusat.

Hampir semua Forkopimda juga bergerak terpadu dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan perekonomian. Manajemen lapangan dalam testing, tracing, treatment dan vaksinasi, telah mengasah kepemimpinan di semua level pemerintahan. Presiden berkeyakinan bahwa kapasitas respons kita dalam menghadapi ketidakpastian di bidang kesehatan dan bidang-bidang lain juga semakin kokoh.

Menurut Presiden, penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah maupun swasta juga mengalami peningkatan yang menggembirakan. Layanan kesehatan di banyak daerah bertambah cukup signifikan, baik dalam hal penambahan kapasitas tempat tidur, maupun fasilitas pendukungnya. Dan yang sangat mengharukan dan membanggakan adalah kerja keras dan kerja penuh pengabdian dari para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lain.

Presiden mengakui bahwa kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan. Tetapi, pandemi telah mempercepat pengembangan industri farmasi dalam negeri, termasuk pengembangan vaksin merah-putih, dan juga oksigen untuk kesehatan.

Presiden menegaskan bahwa ketersediaan dan keterjangkauan harga obat akan terus dijamin, dan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapa pun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini.

Selain itu, pemerintah bekerja keras mengerahkan semua sumber daya demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses terhadap vaksin untuk semua bangsa.

“Sebab, perang melawan Covid-19 tidak akan berhasil jika ketidakadilan akses terhadap vaksin masih terjadi. Melalui diplomasi vaksin ini, kita telah menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia berperan aktif untuk ‘ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial’,” ujar Presiden. (*)

Artikel Terkait