Jalankan Perintah Presiden! Kapolri Komitmen Perbaiki Indeks Persepsi Demokrasi di Indonesia

Jakarta, INDONEWS.ID - Sekretaris Jendral Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Yosef Sampurna Nggarang mengomentari pernyataan Presiden Jokowi terkait indeks kebebasan berpendapat yang turun, juga soal kepuasan di bidang hukum.

Menurut aktivis Pergerakan ini, pernyataan Jokowi harus dimaknai sebagai sebuah kegelisahan atas kenyataan yang terjadi beberapa tahun ini.

Dengan demikian pada hari ini Presiden mengungkapkan itu dihadapan orang yang dia percaya,yaitu Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo untuk mengembalikan posisi indeks kebebasan yang turun itu segera naik lagi.

"Saya meyakini harapan Presiden Jokowi bisa terwujud dengan langkah Kapolri yang sudah mulai terlihat, yaitu dengan kebijakannya yang inklusif dan mengedepankan aspek HAM dalam penegakan hukum," kata Yos-sapaan akrabnya.

Menurut Yos, ada beberapa langkah Kapolri yang sudah dan sedang diimplementasikan dari kebijakan yang inklusif itu antara lain memerintahkan seluruh jajarannya untuk tidak alergi dengan kritik publik, kemudian mengadakan lomba mural, memecat anggota yang indisipliner.

"Dan yang sedang dijalankan dalam beberapa hari ini soal lomba orasi atau pidato dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM). Yang lainnya, beberapa soal bisa diselesaikan dengan langkah mitigasi persoalan."

"Dengan demikian, Kapolri sangat memahami keinginan dan kehendak Presiden, meskipun ada tantangan di level staf bawahnya yakni cenderung tidak mau menghendaki keinginan kepala negara. Tapi kita harus optimis ada perubahan," tutup Yos.