Nasional

Megawati Tolak Perpanjangan Jabatan Presiden, Rizal Ramli: Signal untuk Bahlil dan Loyalis Jokowi

Oleh : very - Sabtu, 15/01/2022 16:14 WIB

Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. (Foto: Harian Aceh)

Jakarta, INDONEWS.ID --- Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Hasto Kristiyanto, mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

"Itu mekanisme secara periodik yang dijalankan sebagai perintah konstitusi. Jadi memang tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden karena konstitusi telah mengatur secara tegas dua periode," kata Hasto seperti dilansir dari diskusi CNNIndonesia TV, Senin (10/1).

Menyikapi pernyataan tersebut, tokoh nasional Rizal Ramli mengatakan bahwa sikap Megawati tersebut sudah jelas dan tegas yaitu tidak ada perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

“Mbak Mega tegas dan jelas, tidak ada perpanjangan Jabatan Presiden . Batas UUD max 2x 5 tahun ! Signal untuk Bahlil & loyalis Jokowi, “Enough is Enough”. Jokowi tau dirilah,” ujar ekonomi senior itu melalui akun Twitter-nya, @RamliRizal dipantau di Jakarta, Sabtu (15/1).

Seperti diketahui, Hasto sebelumnya mengatakan bahwa Megawati patuh pada konstitusi karena itu tidak setuju terhadap wacana perpajangan masa jabatan presiden.

Menurut Hasto sikap itu jelas terlihat ketika Megawati menjabat sebagai presiden. Ia mengatakan saat itu Megawati menjalani pemilihan umum secara demokratis.

"Itu adalah fundamen dalam transisi kekuasaan pemilu yang selalu kita sempurnakan kita tingkat kualitas demokrasinya agar tidak terjadi manipulasi, agar tidak terjadi pengumpulan kekuasaan," ujarnya.

Sebelumnya, dalam acara rilis hasil survei Indikator Politik Indonesia, Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa para pengusaha menginginkan agar pemilu Presiden ditunda. Hal tersebut, katanya, agar para pengusaha bisa bernapas dan memiliki waktu untuk bisa kembali berusaha pascapandemi Covid-19.

Namun, pernyataan tersebut memancing pro dan kontra.  

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengaku mengapresiasi sikap Megawati yang menolak perpanjangan masa jabatan sebagaimana yang diungkapkan Hasto.

Sebab, dia menilai bahwa dua periode merupakan pembatasan kekuasaan yang telah disepakati dalam UUD 1945.

"Jadi ini satu kabar yang saya syukuri bahwa PDIP sebagai partai utama ingin menutup rumor yang berkembang sebagian elite yang ingin memperpanjang masa jabatan presiden hingga 2027," ujar Burhan.

Sebelumnya Megawati dalam pidato HUT PDIP yang ke-49 menyinggung terkait pemilu presiden dan legislasi pada 2024.

Ia menyebutkan bahwa pemilu harus dipastikan berlangsung jujur dan adil karena pemilu-pemilu sebelumnya selalu berhasil. ***

Loading...

Artikel Terkait