Polemik Taman Nasional Komodo, Ini Desakan Forum Mahasiswa Pascasarjana NTT Jakarta

Jakarta, INDONEWS.ID - Wacana pemerintah membatasi pengunjung ke Taman Nasional Komodo, menimbulkan pro dan kotra. Masyarakat dan terutama pelaku pariwisata melihat kebijakan tersebut sangat tidak adil.

Membaca polemik tersebut, Forum Mahasiswa Pascasarjana NTT - Jakarta, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengkaji ulang kebijakan yang ada. Hal ini penting agar tidak menimbulkan persoalan serius di masyarakat.

"Saya melihat KLHK sendiri maupun Pemprov NTT dalam hal ini Dinas Pariwisata perlu kajian secara lebih matang lagi. Karena wacana pembatasan yang ada telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat," kata Ewaldus Bole selaku Koordinator Forum Mahasiswa Pascasarjana NTT - Jakarta saat diskusi di Kedai Tempo, Jakarta, Jumat,(15/07/2022)

Lebih lanjut Adlo menjelaskan, pengelolaa Taman Nasional Komod melibatkan kerja lintas kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, ada peran penting Pemerintah Daerah.

Karena itu, menurutnya, semua kementerian terkait dengan lembaga maupun Pemerintah Daerah perlu duduk bersama membahas kebijakan tersebut. Proses ini mesti melibatkan masyarakat terutama pelaku pariwisata.

"Karena ini tanggung jawabnya lintas kementerian dan lembaga dan Pemda, ya mesti harus duduk bersama dulu. Ada juga peran penting pelaku pariwisata dan masyarakat umum di sana," katanya.

Saat ini, kata Aldo, wisatawan dan pelaku pariwisata menunggu kepastian dari pemerintah. Bahkan, kata Aldo, ada wisatawan yang sampai menunda kunjungan ke TNK karena rencana tersebut.

Terkait Alasan Konservasi Taman Nasional Komodo

Forum Mahasiswa Pascasarjana NTT, kata Aldo, sangat memahami alasan pemerintah terkait konservasi Taman Nasional Komodo. Namun, menurutnya, perlu ada kajian yang menyeluruh.

Selain itu, jika ada rencana penerapan kebijakan yang baru, perlu ada sosialisasi yang lebih kepada masyarakat. Sosialisasi sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar.

"Pemerintah perlu melakukan sosialisasi atas kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat," terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Forum Mahasiswa Pascasarjana NTT - Jakarta, John Mesach melihat bahwa pemerintah terkesan terburu-buru dalam menetapkan pembatasan kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo.

Hingga saat ini, kata John Mesach, pemerintah melalui kementerian terkait, belum mengeluarkan kajian apa-apa terkait dengan kebijakan pembatasan pengunjung. Namun, pemerintah tiba -tiba mengumumkan adanya pembatasan bagi wisatawan.

"Kebijakan kesannya terburu-buru. Tidak ada kajian yang jelas. Ada apa sebenarnya?," kata John Mesach.

Selain itu, ia mengatakan, pemerintah sebenarnya perlu memperhatikan tahapan pemberlakuan kebijakan publik. Menurutnya, kebijakan publik mesti melewati tahapan perencanaan, proses kajian hingga sosialisasi kepada masyarakat.

"Kebijakan pembatasan Pengunjung Wisatawan Taman Nasional Komodo harus mempertimbangkan waktu dan tahapan pengambilan kebijakan. Jangan sampai kebijakan ini dipaksa untuk diberlakukan tanpa memperhatikan peran serta masyarakat sehingga berpengaruh pada aktivitas wisata," tutupnya.*