Pontianak, INDONEWS.ID - Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun langsung ke Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (10/8/2022). Dalam agenda tersebut tim Kemendagri terus mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Kalbar guna mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Adapun tim terdiri dari Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, Inspektur Wilayah IV Arsan Latief, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Horas Maurits Pandjaitan, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Muhamad Valiandra, dan Tim Teknis Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda Kemendagri.
Pada kesempatan itu, Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hingga 8 Agustus 2022 pukul 18.00 WIB, Ditjen Bina Keuda Kemendagri mencatat realisasi belanja di Kalbar pada masing-masing kabupaten/kota masih tergolong rendah. Realisasi belanja tertinggi berhasil ditorehkan oleh Kabupaten Kubu Raya dengan capaian sebesar 36,68 persen, Kota Pontianak 33,05 persen, Kabupaten Ketapang 32,39 persen, dan Kabupaten Melawi 31,87 persen. Sementara untuk persentase realisasi belanja Provinsi Kalbar sebesar 31,29 persen. Adapun realisasi belanja paling rendah dicapai oleh Kabupaten Sintang dengan angka 4,83 persen.
“Menjadi perhatian pemerintah, Bapak Presiden, Ibu Menkeu, dan juga Bapak Mendagri sangat concern (akan hal) ini (untuk) mendorong agar belanja daerah ini bisa cepat terealisasi, sehingga bisa mendongkrak ekonomi dan juga bisa mensejahterakan masyarakat,” ujar Fatoni dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar tersebut.
Fatoni memaparkan, berdasarkan data yang dihimpun Kemendagri sampai dengan 8 Agustus 2022 pukul 18.00 dari LRA, rata-rata realisasi belanja untuk provinsi sebesar 40,16 persen. Data realisasi belanja tertinggi diraih oleh Provinsi Jawa Barat dengan angka sebesar 55,90 persen, kemudian Bengkulu 51,50 persen, Jawa Timur 48,82 persen, Lampung 45,67 persen, dan Sulawesi Barat 45,14 persen.
“Sementara kalau kita lihat dari bawah yang terendah, itu ada Maluku Utara yang baru 19,64 persen, kemudian Papua Barat 21,54 persen, Maluku 21,93 persen, Kalimantan Utara 29,97, Sulawesi Tenggara 30,78, Papua 31,23, dan Kalimantan Barat 31,29 persen,” terang Fatoni.
Baca juga : Sekjen Kemendagri Minta UKPBJ Jaga Integritas serta Kehati-hatian dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Fatoni menjelaskan, saat belanja pemerintah daerah (Pemda) macet ibarat penyakit komplikasi yang akan berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Hal itu disebabkan oleh tidak beredarnya uang di masyarakat serta mandeknya perbaikan pelayanan. Dampak lainnya, kata dia, pelaksanaan pembangunan menjadi tidak berjalan, hingga kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tertunda.
“Hari ini sesuai dengan arahan Bapak Mendagri kami dari Kemendagri turun tim lengkap untuk bisa mendengar, melakukan fasilitasi dan asistensi bagaimana agar percepatan (realisasi anggaran) ini bisa dilaksanakan,” tandasnya. (Lka)
TAGS : Kemendagri