Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa
Jakarta, INDONEWS.ID - Tiga Majelis DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak Suharso Monoarfa mundur dari kursi ketua umum. Desakan itu imbas dari pidato Suharso soal `amplop kiai`.
Merespons desakan tersebut, Ketum PPP Suharso buka suara. Menurutnya, permintaan tersebut tidak ada dalam mekanisme organisasi.
"Wah itu saya enggak mau jawab karena itu tidak pas saya jawab karena itu tidak ada dalam mekanisme di organisasi ya kan? ya itu saja," kata Suharso di Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/8).
"Mereka perlu tabayun apa dan seterusnya karena itu kan tidak masuk dalam mekanisme organisasi," sambungnya.
Suharso lalu mengklarifikasi terkait polemik `kiai amplop`. Dia menjelaskan, duduk persoalannya saat dirinya berpidato dalam acara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia mengatakan, pidatonya berkesinambungan dengan pemberantasan korupsi. Dia menyebut, acara yang digelar KPK itu agar PPP bisa teredukasi untuk membangun budaya politik yang cerdas dan berintegritas.
"Jadi konteksnya berbeda misalnya kalau itu bukan di acara yang bertajuk politik cerdas berintegritas terpadu yang diselenggarakan oleh KPK," kata dia.
"Nah ini yang saya kira tidak pas dipotong seenaknya, diviralkan lalu ditambah-tambahin, ini menurut saya yang tidak boleh, dan itu menurut saya ya mungkin karena sudah tahun politik dan demi kepentingan-kepentingan tertentu," ujarnya.
Suharso menilai, apa yang disampaikan adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai konteks. PPP juga diingatkan oleh KPK agar tetap bersiteguh dengan dasar berpolitiknya, jangan semuanya serba uang.
"Nah itu lah saya coba menjawab apa sih sebenarnya kendala di lapangan dan seterusnya. Tapi itu sama sekali tidak ada keinginan saya untuk kemudian melecehkan kiai yang saya hormati, ya enggak mungkin lah. Karena PPP ini kan didirikan dan pondasinya adalah oleh para kiai oleh para ulama-ulama. Jadi enggak mungkin," jelasnya.
Suharso menambahkan, kapasitasnya berbicara dalam acara KPK sebagai ketum PPP. Inti pembahasannya adalah pencegahan money politics menjelang pemilu.
"Nah sementara pak gufron (Nurul Gufron, pimpinan KPK) mengingatkan utk tidak moeny politics, tidak transaksional dan seterusnya. itu yang saya kira harus dipahami. itu saja," tutup Suharso.
Diberitakan, beredar surat dari Pimpinan Majelis (Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mundur dari kursi ketum. Permintaan ini menyusul pernyataan Suharso soal amplop kiai saat acara pendidikan politik di KPK.
Dikutip merdeka.com, permintaan itu tertuang dalam surat resmi dari pimpinan Majelis yakni Mustofa Aqil Siraj, Muhammad Mardiono, Zarkasih Nur yang ditandatangani pada 22 Agustus 2022.
"Ya benar (surat dari majelis PPP)," kata Mardiono kepada wartawan, Selasa (23/8).
Dalam surat dari DPP PPP kepada Suharso itu, pimpinan Majelis menyebut alasan permintan agar Suharso mundur yakni adanya kegaduhan pascapidato Suharso Monoarfa dalam forum pendidikan antikorupsi bagi PPP yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada 15 Agustus 2022.
"Kami sebagai pimpinan ketiga Majelis di DPP-PPP meminta saudara Suharso Manoarfa untuk berbesar hati mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP-PPP," kutipan surat DPP PPP itu.
Pimpinan Majelis menyebut mundurnya Suharso akan membawa kebaikan bagi PPP. Untuk itu, Majelis PPP minta Suharso bijak memenuhi permintaan tersebut.*