Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membantah pernyataan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menyebut hilirisasi di pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dilakukan secara ugal-ugalan. Menurut Suharso, pemerintah tidak mungkin melakukan hilirisasi itu secara ugal-ugalan.
Suharso menyebut, hal itu dapat dipastikan karena Bappenas terlibat dalam perencanaan di sektor tersebut. "Enggak, menurut saya, pemerintah masa mau ugal-ugalan. Apalagi Bappenas enggak akan ugal-ugalan. Kalau dibilang ugal-ugalan kan ugal-ugalan berarti bukan hanya ke satu pihak di dalam kabinet menurut saya," kata Suharso usai Rapat Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Kantor Bappenas, Jakarta pada Selasa, 30 Januari 2024.
Suharso menjelaskan, Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya. Bahkan, beberapa sumber daya alam termasuk dalam critical raw material atau bahan mentah kritis seperti bauksit, nikel, dan emas. Karena itu, pihaknya berupaya agar sumber daya alam ini dapat memberikan manfaat bagi negara.
"Kalau Bappenas mendorong agar setiap membuka critical raw material itu harus diikuti pengadaan teknologi, jadi riset yang di belakanganya itu harus kita dorong. Jangan sampai kemudian orang datang investasi hanya ngeruk saja, di bawa ke sana," katanya.
Ketika ditanya mengenai maraknya kecelakaan kerja di smelter nikel sebagai bukti hilirisasi yang ugal-ugalan, Suharso enggan menjawab. "Kalau sudah kaya gitu tanyanya ke BPKM. Kalau sudah dieksekusi gitu, tapi kalau bicara perencanaan itu saya yang jawab kaya tadi," ucap Suharso.
Sebelumnya, Cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut hilirisasi tambang dan bisnis tambang dilakukan pemerintah Jokowi secara ugal-ugalan. Hal itu disampaikan dalam debat Cawapres pada Ahad, 21 Januari 2024.
Akibatnya, kata Cak Imin, hilirisasi menimbulkan kerusakan lingkungan, kecelakaan kerja yang meningkat, hingga jumlah tenaga asing yang semakin mendominasi. “Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah bisa naik 13 persen. Tinggi sekali, tetapi rakyatnya tetap miskin dan tidak menikmati,” kata Cak Imin.