https://vinosdeabona.com/slot-gacor/ https://www.tpcd.org.tr/slot-deposit-pulsa/ https://healthcare.skho.moph.go.th/labor-care/uploads/slot-deposit-pulsa/ https://seoscaning.com/slot-deposit-dana/ http://www.info-secur.ru/old/slot-deposit-pulsa-tanpa-potongan/ http://academia.uniminuto.edu/becassp/notas/jasabola/

Daerah

PKS Kota Bogor Gelar Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Tugu Kujang

Oleh : very - Minggu, 11/09/2022 21:18 WIB

Aksi flash mob yang dilakukan PKS itu pada Sabtu (10/9/2022). (Foto: Ist)

Bogor, INDONEWS. ID - Ratusan kader Partai Keadilan Sosial (PKS) Kota Bogor memenuhi kawasan Tugu Kujang, Kota Bogor dalam rangka menolak kenaikan harga BBM subsidi oleh pemerintah.

Aksi flash mob yang dilakukan PKS itu digelar secara serentak di seluruh Indonesia, yang dilakukan di masing-masing daerah, pada Sabtu (10/9/2022).

Ketua Bidang Kepemudaan PKS Kota Bogor, Rozie Putra mengatakan, aksi ratusan massa PKS ini merupakan bagian dari gelombang aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM.

“Kita mengikuti instruksi pimpinan PKS. Seluruh struktur PKS di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke menggelar aksi flash mob pada hari ini,” kata Rozie kepada wartawan.

Ia menambahkan, sebelum rencana itu digulirkan oleh pemerintah, PKS telah dengan tegas meminta pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM, terutama BBM bersubsidi.

Karena, kebijakan itu dinilai tidak tepat di tengah kondisi masyarakat yang belum pulih baik itu karena pandemi yang belum usai, pemulihan kesehatan masyarakat belum optimal, dan pendidikan belum berjalan seperti biasa.

“Kebijakan kenaikan harga BBM ini tidak tepat waktunya dan kami tegas menolak dan meminta pemerintah agar segera mencabut kebijakan ini,” ujarnya.

Karena itu, dia kembali menegaskan bahwa, dalam aksi ini tuntutan massa hanya satu, yakni meminta dan mendesak pemerintah membatalkan atau merevisi kembali kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Selama kebijakan ini belum direvisi atau kembali kepada harga biasa Insya Allah kita akan terus suarakan, kita akan terus teriakkan supaya kebijakan ini dibatalkan,” tegasnya. (yopi)

Loading...

Artikel Terkait