Jakarta, INDONEWS.ID - Dalam rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) BIMP-EAGA ke-25, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi selaku Senior Official turut mendampingi Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji dalam agenda Pertemuan Gubernur, Menteri Besar dan Kepala Daerah (CMGL-F) BIMP-EAGA ke-4 yang digelar di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (25/11).
Pertemuan CMGL-F yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah atau perwakilan dari semua wilayah yang masuk dalam kerja sama tersebut, terakhir kali diadakan pada tahun 2008 lalu di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemulihan dari dampak Covid-19 serta tantangan kondisi global yang semakin tidak menentu menjadi latar belakang pengaktifan kembali forum kerja sama antar Pemerintah Daerah ini, terutama untuk memperkuat kerja sama dalam program-program konkret yang dapat memberi manfaat langsung kepada pemulihan ekonomi daerah dan masyarakat.
Hal ini juga sejalan dengan hasil Mid-Term Review (MTR) BIMP-EAGA Vision 2025 (BEV 2025) yang salah satunya merekomendasikan penguatan institusi, termasuk melalui penguatan partisipasi Pemerintah Daerah untuk implementasi BEV 2025 yang lebih komprehensif.
Untuk mendorong capaian target sampai dengan tahun 2025 paling tidak terdapat tiga langkah strategis yang dapat dilakukan. Mengidentifikasi dan memprioritaskan proyek-proyek yang konkret dan berdampak langsung pada masyarakat menjadi hal pertama yang dapat dilakukan, terutama kolaborasi dalam beberapa sektor strategis seperti sektor pariwisata, pertanian, energi, serta perdagangan dan investasi.
Baca juga : Indonesia Pastikan ASEAN Tetap Penting dan Menjadi Pusat Pertumbuhan di Kawasan menuju ASEAN 2045
Selanjutnya, penguatan mekanisme kolaborasi seluruh elemen dalam kerja sama. Pelibatan seluruh elemen dalam BIMP-EAGA termasuk sektor swasta akan menjadi kunci terlaksananya implementasi yang komprehensif dan efektif. Kemudian, penguatan mekanisme evaluasi berbagai proyek yang ada juga harus menjadi perhatian untuk memastikan pelaksanaan inisiatif berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Para perwakilan yang hadir dalam forum sepakat bahwa kerja sama subkawasan BIMP-EAGA harus memainkan perannya sebagai “building block” bagi integrasi ekonomi di kawasan yang lebih luas di ASEAN. Daerah harus menjadi motor penggerak utama dalam kerja sama subkawasan, di mana Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan dunia usaha sebagai implementator akan mendapatkan manfaat nyata dari pelaksaaan berbagai program.
Baca juga : Indonesia Perkuat Kerja Sama Untuk Hasil Konkret yang Langsung Bisa Dirasakan Masyarakat
Untuk mendukung berbagai langkah tersebut, para Pemimpin Daerah serta perwakilan lembaga mitra mendukung inisiatif revitalisasi CMGLF, sebagai wadah bagi para pemimpin daerah untuk saling berbagi inisiatif dan berkolaborasi merealisasikan potensi-potensi proyek pembangunan kawasan. Terkait hal ini, perwakilan dari Filipina turut menyampaikan perlunya kerja sama dalam kerangka BIMP-EAGA juga dapat diperluas hingga menjangkau pemangku kepentingan lain di luar Pemerintah maupun pelaku usaha, seperti parlemen.
Salah satu bentuk kerja sama konkret dalam kerangka BIMP-EAGA yang saat ini berlangsung yakni interkoneksi listrik di daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak yang mampu melayani 9 kota/kabupaten yakni Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Ke depan, di perbatasan Entikong-Tebbedu juga akan didorong kerja sama berupa Special Border Economic Zone maupun kerja sama di perbatasan lain seperti Nanga Badau dan Aruk.
Sebagai penutup, pertemuan menyepakati pelaksanaan the 5th CMLGF selanjutnya di Brunei Darussalam pada tahun 2023.
Turut hadir dalam pertemuan ini, Senior Official dan National Secretariat dari seluruh negara anggota BIMP-EAGA, perwakilan provinsi dan negara bagian dari BIMP-EAGA, serta perwakilan dari BIMP-EAGA Business Council (BEBC) dan ADB, Duta Besar Indonesia untuk Brunei Darussalam, Sekda Kalbar, Sekda Kaltim, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Subregional Kemenko Perekonomian selaku National Secretariat, serta perwakilan dari 15 Provinsi BIMP-EAGA di Indonesia.