Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: Oji/nvl/ dpr.go.id
Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau sering disapa Bamsoet kembali melontarkan wacana penundaan Pemilu Serentak 2024.
Bamsoet yang juga Wakil Ketua DPP Partai Golkar tersebut merespons hasil survei Poltracking Indonesia yang menyebutkan bahwa sebanyak 73,2 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Ma`ruf Amin.
Bamsoet mempertanyakan apakah hasil survei tersebut berbanding lurus dengan keinginan masyarakat untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi lebih dari dua periode.
"Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat terhadap beliau (Presiden Jokowi) tetap memimpin kita melawati masa transisi ini?" kata Bamsoet dalam diskusi Proyeksi Ekonomi Politik Nasional, Catatan Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf, Kamis (9/12).
Pernyataan Bamsoet tersebut mendapat kritikan keras dari PDI Perjuangan.
Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi.
"Sudahlah, tak perlu bicara soal menunda atau mengundurkan pemilu karena inkonstitusional dan mengkhianati kontrak politik dengan rakyat," ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (9/12).
Ada sejumlah alasan mengapa menunda pemilu melawan konstitusi. Pertama, bertentangan dengan UUD RI 1945, Pasal 22E Ayat (1) yang berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".
Kedua, bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 167 ayat (1) yang berbunyi "Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali".
"Saya rasa sudah sangat jelas bertentangan dengan konstitusi dan UU, serta tidak diatur mekanismenya (penundaan pemilu) oleh peraturan perundang-undangan, maka lebih baik dihentikan saja," katanya.
Bambang Soesatyo sebelumnya mengatakan penyelenggaraan Pemilu 2024 harus dipikir ulang. Sebab, ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara.
Bamsoet menilai bahwa penilaian publik tersebut tidak terlepas dari kinerja pemerintahan Jokowi-Ma`ruf. Terlebih, ia melihat beberapa pencapaian pemerintah yang diapresiasi bahkan oleh negara lain, seperti gelaran G20 yang menurutnya terselenggara dengan baik.
Bamsoet juga menilai penanganan pandemi Covid-19 selama pemerintahan Presiden Jokowi berajalan memuaskan.
Politikus Golkar itu mengatakan banyak negara-negara yang kewalahan mengatasi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Namun, ekonomi di Indonesia saat ini masih mengalami pertumbuhan sekitar 5 persen.
"Artinya Jokowi dalam penilaian saya memiliki sense of crisis yang sangat tinggi dibandingkan pemimpin yang lain," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.
"Pertanyaan saya apakah ada korelasinya antara keinginan besar masyarakat untuk lebih lama kepemimpinan Jokowi atau ini hanya kepuasan yang memang puas terhadap kinerja kali ini," ujarnya.
Sebelumnya Bamsoet juga sempat menyampaikan wacana amendemen UUD 1945 dan mendapatkan respons positif dari Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2021 lalu.
Namun, wacana itu mendapatkan sorotan tajam publik karena diduga akan mengubah masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode. ***