Pojok Istana

Pentingnya Kebebasan Beragama, Jokowi: Konstitusi Tidak Boleh Kalah dengan Kesepakatan

Oleh : very - Selasa, 17/01/2023 21:28 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam pembukaan Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023). (Foto: Ist)

Bogor, INDONEWS.ID -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bertajuk “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”. Kegiatan Rakornas tersebut dilaksanakan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam arahannya telah memperingatkan para kepala daerah di seluruh Indonesia tentang pentingnya kebebasan beragama dan hak yang sama untuk setiap agama dalam beribadah.

"Kemudian ini mumpung juga ketemu bupati dan wali kota. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan beragama dan beribadah," kata Jokowi seperti dikutip dari siaran pers.

Jokowi menegaskan beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi. Dia meminta agar tiap kepala daerah memahami ini. Jokowi tak ingin konstitusi dikalahkan oleh kesepakatan.

"Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh UUD 1945 Pasal 29 ayat 2. Sekali lagi dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, kapolres, kapolda, pangdam harus ngerti ini, kejari-kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan," tuturnya.

Jokowi pun mencontohkannya dengan adanya rapat Forum Kerukunan Umat Beragama. Dia juga tak ingin konstitusi kalah dengan perwali.

"Ada rapat, FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati lho, konstitusi kita menjamin itu. Ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati, hati-hati lho, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah meskipun hanya satu, dua, atau tiga kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir, sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih itu kalau kita mendengar," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga meminta para kepala daerah menjaga agar masyarakat tidak menjadi korban politik, terutama politik identitas, yang kerap terjadi saat pemilu. Bukan hanya kepada kepala daerah, Jokowi juga mewanti-wanti TNI dan Polri. Jokowi meminta anggota TNI/Polri tidak berpolitik praktis.

"Yang terakhir, waduh lupa lagi, masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024. Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Dan perlu saya ingatkan, TNI dan Polri tidak berpolitik praktis. Petakan yang namanya potensi kerawanan, jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini, salah siapa ini. Betul-betul harus memiliki tahun ini sudah masuk ke tahun politik, harus memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan sehingga kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan. Saya titip betul masalah ini," tegas Jokowi.

Hadir dalam rakornas ini, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Kejagung Burhanuddin. ***

Artikel Terkait