Jakarta, INDONEWS.ID - Polemik pemberlakuan jam masuk sekolah pukul 5.30 di Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai protes dari berbagai kalangan.
Kendati demikian, Pemerintah propinsi NTT tetapi ngotot menjalankan kebijakan, sementara itu pemerintah pusat masih anteng-anteng saja.
Baca juga : Temuan Ombudsman Soal HPL Pulau Rempang, Anthoni Budiawan: Proyek Rempang Eco City Wajib Dihentikan
Robert Endi Jaweng, anggota Ombudsman menilai kebijakan gubernur sudah sangat mengganggu ritme kerja dan rutinitas para orang tua, meskipun alasannya demi meningkatkan etos belajar dan prestasi para siswa.
Dari keseluruhan sekolah yang ada di NTT, baru 10 sekolah yang mengikuti instruksi gubernur. Itupun semua di Kupang 5 SMA negeri, 5 SMK negeri.
Meskipun di protes banyak kalangan, pemprov NTT bersikeras menjalankan program itu. Linus Lusi selaku kepala dinas pendidikan NTT menegaskan sikap itu di depan komisi 5 DPRD NTT.
Dalam aturan pendidikan nasional, semua sekolah di Indonesia mulai belajar mengajar pukul 7.00. " NTT harus mengikuti standar pendidikan dalam kurikulum nasional!" Ujar Simon Riwu Kaho, Ketua Dewan Pendidikan NTT.
Baca juga : Ancam Mendag, Ombudsman: Cabut Aturan DMO! Jika Tidak, Kita Bongkar Semua Maladministrasi
Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak mengingatkan Pemprov, kebijakan harus mengutamakan keselamatan anak didik dan kenyamanan, jangan sampai murid murid cuma jadi korban ambisi politik sang penguasa setempat. Ucap Rini Handayani Deputi Kementerian PPPA.
Anang Ristanto selaku Humas Kemendikbud lagi koordinasi intensif dengan Pemprov dan dinas pendidikan setempat, bagaimana pun dasar kebijakan harus memperhatikan kepentingan terbaik buat para siswa, dan anak berhak mendapatkan waktu bersama keluarga sebelum belajar.*(Zaenal).