Jakarta, INDONEWS.ID - Gerakan Masyarakat Pantau BUMN melakukan audiensi dengan Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Ir. H. Said Iqbal, M.E., di Kantor Penasihat Khusus Presiden RI. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan visi dan misi Pantau BUMN sebagai gerakan masyarakat yang independen, profesional, dan konstruktif dalam mengawal tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Danantara agar berjalan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Ketua Presidium Pantau BUMN, Abdul Gofur, S.H., menjelaskan bahwa Pantau BUMN dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat yang berkomitmen mengawasi, memberikan masukan, serta menyampaikan kritik yang objektif dan berbasis data terhadap pengelolaan BUMN dan Danantara.
"Pantau BUMN hadir bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi mitra kritis yang konstruktif. Kami ingin memastikan setiap BUMN dan Danantara dikelola secara transparan, akuntabel, profesional, independen, dan berintegritas sesuai prinsip Good Corporate Governance sehingga mampu menghasilkan kinerja terbaik, meningkatkan keuntungan perusahaan, serta memberikan kontribusi yang optimal bagi keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap para pekerja," ujar Abdul Gofur.
Dalam kesempatan tersebut, Pantau BUMN juga menyampaikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja dan profitabilitas perusahaan, tetapi juga memberikan kepastian bagi keberlangsungan usaha, perlindungan terhadap hak-hak pekerja, serta menciptakan hubungan industrial yang sehat.
Selain memaparkan visi dan misi organisasi, Pantau BUMN turut mengundang Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh untuk menghadiri Deklarasi Pantau BUMN yang direncanakan akan diselenggarakan pada 6 Agustus 2026 di Kedai Tempo, Jakarta (tentatif).
Menanggapi undangan tersebut, Ir. H. Said Iqbal, M.E. menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Pantau BUMN dan menyatakan kesiapannya untuk menghadiri deklarasi tersebut.
Beliau juga menyampaikan dukungan terhadap lahirnya gerakan masyarakat yang memiliki komitmen mengawal tata kelola BUMN dan Danantara agar berjalan sesuai prinsip Good Corporate Governance, sejalan dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan bangsa.
Audiensi tersebut juga dihadiri jajaran Presidium Pantau BUMN, yaitu Mutia Sari selaku Sekretaris Jenderal, serta para Presidium Darmadji, Sutisna, Tomy Tampatty, dan Ridwan Kamil, yang bersama-sama menyampaikan komitmen organisasi untuk berkontribusi dalam mendorong tata kelola BUMN yang semakin baik melalui pengawasan masyarakat yang independen, objektif, dan bertanggung jawab.
Pantau BUMN berharap sinergi antara masyarakat, pemerintah, pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat reformasi tata kelola BUMN dan Danantara sehingga mampu menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional yang sehat, berdaya saing, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat Indonesia.
TAGS : BUMN Perkara Hukum
