Sesi rapat dengar pendapat Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dan Wamendagri yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua Tengah, Kabupaten Nabire.(Foto:Puspen Kemendagri)
INDONEWS.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mendorong jajaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah agar memetakan program prioritas. Hal ini penting untuk menyambut datangnya masa Pemilu 2024 yang akan hadir beberapa bulan mendatang.
“Sekarang adalah waktu yang terbaik buat kita. Sekali lagi teman-teman OPD jangan lepas tangan begitu. Kalau kalian punya tanggung jawab untuk membantu Ibu Pj. (Gubernur), mari gercep gotong royong,” ujar Wempi pada sesi rapat dengar pendapat Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dan Wamendagri yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua Tengah, Kabupaten Nabire, Jumat (16/6/2023).
Baca juga : Pj. Gubernur Papua Tengah Lantik Pj. Sekda
Dalam arahannya, Wempi mengajak Provinsi Papua Tengah untuk bersinergi demi percepatan pembangunan yang lebih optimal. Dirinya juga menekankan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini juga bakal membantu percepatan tersebut melalui pembentukan tim asistensi.
Tim tersebut bakal diisi oleh jajaran pejabat eselon I Kemendagri yang bakal bertugas mengawal percepatan pembangunan di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.
Baca juga : Pokja II Satgas Pengawalan DOB Inventarisasi dan Validasi Data ASN untuk Provinsi Papua Tengah
“Jadi mohon bantuannya untuk kita sinergi bersama untuk mendukung teman-teman di empat DOB sehingga tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat Papua ini benar-benar bisa terwujud,” imbuh Wempi.
Di lain sisi, Wempi meminta Provinsi Papua Tengah untuk meningkatkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasalnya, percepatan realisasi belanja ini dinilai penting untuk mendukung upaya pembangunan di Papua Tengah.
Baca juga : Satgas Pengawalan DOB Lakukan Verifikasi Kesiapan Kantor Gubernur dan OPD Provinsi Papua Tengah
Wempi juga mengingatkan agar jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah terbentuk di Papua Tengah untuk menjalin koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
Hal ini misalnya dapat dilakukan oleh Dinas PUPR yang dapat berkomunikasi dengan Kementerian PUPR untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua Tengah.
“Sekarang kalau sudah ada Dinas PUPR saya mohon bantuannya untuk komunikasi intens dengan Kementerian PUPR. Karena Kementerian PUPR sudah ada satgas yang telah terbentuk,” tambah Wempi.*
TAGS : Papua Tengah