Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Negara (BNPP), Prof Zudan Arif Fakrulloh dalam acara “Silaturahmi dan bincang santai dengan Prof. Zudan/Sekretaris BNPP” di Kantor BNPP, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Senin (4/12). (Foto: Indonews.id)
Jakarta, INDONEWS.ID – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mempunyai dua dimensi yaitu dimensi security dan dimensi prosperity (kesejahteraan).
Dimensi security perbatasan berkaitan dengan wilayah kedaulatan dan terkait dengan simbol sebuah negara. Negara asing yang memasuki perbatasan sebuah negara adalah ancaman atau tantangan bagi kedaulatan negara secara keseluruhan.
“Karena itu, menjaga perbatasan sangat penting karena negara Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Dia memiliki garis pantai nomor dua terpanjang di dunia,” ujar Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Negara (BNPP), Prof Zudan Arif Fakrulloh dalam acara “Silaturahmi dan bincang santai dengan Prof. Zudan/Sekretaris BNPP” di Kantor BNPP, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Senin (4/12).
Dimensi kesejahteraan, kata Prof Zudan, ditunjukkan oleh adanya pemerataan pembangunan. Pembangunan tidak hanya terpusat di tempat tertentu atau di pusat kota, tapi juga di daerah perbatasan. Karena itu, setiap daerah perbatasan harus dikembangkan dan dibangun agar terwujud keadilan dalam masyarakat di semua daerah.
Pos Lintas Batas, katanya, bukan hanya pos keluar dan masuk orang atau barang. Tapi harus menjadi sentra industri yang bisa mendominasi produk di sebuah daerah maupun daerah di sekitarnya.
“Karena itu, menangani perbatasan tidak bisa dikerjakan oleh satu lembaga saja. Ini merupakan tanggung jawab lintas lembaga dan juga pusat-daerah sehingga koordinasi menjadi kata kunci dalam penanganan perbatasan di Indonesia,” ujar Prof Zudan.
Selain Prof Zudan, acara tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, yang juga Pelaksana harian (Plh) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon; Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Jeffry A. Rahawarin; Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Makhruzi Rahman; Kelompok Ahli (Pokli) BNPP, Hamidin Ajiamin; para Asisten Deputi, staf dan wartawan.
Prof Zudan mengatakan, pengelolaan perbatasan dituntut untuk bisa menciptakan manusia yang pintar, yang dicerminkan dari pendidikan. “Masyarakatnya juga harus memiliki lapangan pekerjaan yang bisa mendatangkan penghasilan. Karena itu, unsur tersebut kita gunakan untuk mendesain agar masyarakatnya sejahtera. Dan hal ini tidak mudah,” ujarnya.
Untuk itu, kata Arif, BNPP bekerja sama dengan 27 Kemeterian/Lembaga, 15 provinsi, dan 54 kabupaten/kota di kawasan perbatasan negara untuk mengusahakan pembangunan di wilayah perbatasan negara tersebut.
Dia mencontohkan, pihaknya misalnya berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait penyediaan air minum, menyiapkan BTS dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan menyiapkan rumah sakit dan tenaga kesehatan dengan Kementerian Kesehatan. Demikian pun dengan Kementerian Pendidikan untuk mengusahakan guru atau tenaga kependidikan.
Sementara itu, Robert Simbolon mengatakan pihaknya terus merumuskan sejumlah langkah mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan konsep Smart Border Post. Saat ini BNPP telah mengoordinasi operasional 13 PLBN yang tersebar di perbatasan negara.
Dia menjelaskan, BNPP memiliki misi untuk mengoptimalkan PLBN, agar tidak hanya menjadi tempat perlintasan orang saja, tetapi juga harus menjadi pintu perlintasan barang yang dapat menjadi gerbang internasional perdagangan umum, khusunya kegiatan ekspor dan impor.
"Ekspor hasil olahan komoditas pertanian dan perkebunan melalui PLBN mulai merambah beberapa ke negara tetangga. Tren positif ekspor ini harus terus didorong dengan konsep PLBN sebagai Smart Border Post. Hal ini akan mempercepat pengembangan ekonomi bagi masyarakat sekitar PLBN maupun masyarakat pada daerah penyangga PLBN," ujar Robert.
Jeffry A. Rahawarin mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi terkait pembangunan infrastruktur di perbatasan negara.
Diakuinya bahwa anggaran masih kurang dalam mengelola wilayah perbatasan negara yang memiliki kesulitan tinggi dengan tingkat kemiskinan yang cukup besar ini.
Karena itu, dia berharap, agar pemerintah terus menambah anggaran untuk pengelolaan perbatasan. “Hal itu agar yel ‘Jaga Wilayahnya, Sejahterakan Masyarakatnya’ bisa tercapai,” katanya. ***