Nasional

Tanggapi UU Anti-Deforestasi, Dewan Nasional SPKS Tegaskan Pemerintah Harus Adaptif dan Patuhi Regulasi Agar Tidak Mati Kutu

Oleh : Rikard Djegadut - Rabu, 11/12/2024 07:45 WIB


Dewan Nasional (Denas) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto Hanu saat ditemui awak media usai melakukan penandatangan perjanjian kerja sama Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dengan Nissin Foods Holdings di kawasan Kuningan, Jakarta pada Selasa (10/12/24).

Jakarta, INDONEWS.ID - Uni Eropa telah menerapkan UU Anti-Deforestasi (EUDR). Kebijakan yang juga diikuti oleh Amerika ini tentu saja sangat berdampak pada ekspor minyak sawit mentah Indonesia. Padahal, uni Eropa dan Amerika merupakan pasar utama minyak sawit mentah Indonesia.

Menanggapi hal ini, Dewan Nasional (Denas) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto Hanu menegaskan pemerintah Indonesia perlu memahami dinamika pasar dan bersikap adaptif dengan transformasi pasar iklim. 

"Menurut saya, kalau memang dinamika pasarnya seperti itu, pemerintah harus adaptif dengan transformasi pasar iklim. OK pasarnya sudah berubah, kita juga harus berubah," kata Darto saat ditemui awak media usai melakukan penandatangan perjanjian kerja sama Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dengan Nissin Foods Holdings di kawasan Kuningan, Jakarta pada Selasa (10/12/24).

Darto menjelaskan, kerjasama ini merupakan upaya memperkuat komitmen bersama dalam rangka memenuhi tuntutan dan regulasi yang diwajibkan oleh pasar, secara khusus Amerika dan Eropa. Dimana, perusahaan-perusahaan di Jepang seperti Nissin, Caux dan lain sebagainya dituntut untuk tidak boleh menjual barang hasil dari deforestasi dan tindakan melanggar hukum lainnya.

"Begitu di luar ada kebijakan seperti ini yakni produk bukan hasil deforestasi, tidak melanggar HAM, atau menggunakan buruh anak hingga buruh paksa, mau tidak mau semua stakeholder yang ada itu harus patuh. Karena mau dijual ke mana lagi? kalau ga ada serapan pasarnya, mati kutu kita. Itu aja hukumannya," pungkas Darto.

Diketahui, Perusahaan consumer goods terkemuka asal Jepang, Nissin Foods Holdings melakukan penandatangan perjanjian kerja sama dengan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Tujuannya adalah untuk lebih memberdayakan para petani dan mampu menerapkan pengelolaan kebun sawit rakyat secara berkelanjutan.

“Nissin Foods Holdings berkomitmen untuk melakukan pengadaan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan, terutama dengan melibatkan petani kecil dalam supply chain kami,” ujar Kei Saito, Manajer Umum, Divisi Perencanaan Perusahaan Nissin Foods Holdings di Jakarta Selasa (10/12/2024).

Sebagai produsen crude palm oil (CPO) terbesar di dunia, Indonesia di mata Nissin, mempunyai posisi strategis guna memasok sawit bagi industri dalam negeri mereka yang berorientasi ekspor. Hal ini diperkuat oleh Nissin Foods Holdings Jepang yang telah menjalin kerja sama sejak 2018 untuk melakukan gap analisis petani kecil dalam rantai pasok minyak sawit berkelanjutan di Indonesia.

“Kami bermitra dengan SPKS sudah lama melakukan fasilitasi dialog dengan para petani kecil di Indonesia. Kami sangat senang dapat meluncurkan inisiatif ini dengan dukungan kuat dari SPKS dan komunitas Desa Sugih Waras di Musi Banyuasin Sumatera Selatan yang akan memainkan peran penting dalam proses sertifikasi RSPO,” ujar Kei.

Menurut Kei kerja sama ini dimulai dengan membangun pilot project bersama agar petani kecil masuk dalam supply chain industry Jepang di kemudian hari melalui pendekatan sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Peluncuran Program ini merupakan bentuk komitmen Nissin Foods Holdings sebagai perusahaan pembeli minyak sawit berkelanjutan di Jepang. Di Indonesia, program ini dijalankan melalui kerja sama dengan SPKS sebagai salah satu organisasi petani sawit yang memainkan peranan penting dalam mendukung pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di level petani skala kecil.

Kei Saito mengatakan bahwa Nissin Foods Holding adalah pembeli minyak sawit di Jepang yang menghasilkan produk turunan terutama mie instan. “Kami memiliki komitmen untuk membangun ketelusuran minyak sawit yang traceable dan berkelanjutan serta mendukung peningkatan kapasitas dan praktik berkelanjutan petani sawit skala kecil.

“Tujuan kami adalah untuk memanfaatkan proyek ini sebagai batu loncatan untuk lebih meningkatkan praktik pertanian berkelanjutan dan meningkatkan mata pencaharian petani skala kecil di Indonesia.” kata Kei Saito.

Sabarudin, Ketua SPKS Nasional mengapresiasi Nissin Foods Holdings dengan memulai investasi pada petani skala kecil dengan membangun supply chain yang berkelanjutan untuk pasar mereka di Jepang.

“Kami berharap agar rantai pasok perusahaan di Jepang dapat dipasok dari 100% petani sawit skala kecil yang traceable, bebas deforestasi dan lestari. SPKS, dapat menjadi pihak independen atau verifikator untuk memastikan ketelusuran rantai pasok sawit yang berkelanjutan untuk pasar di Jepang,” tegas Sabarudin. Lebih lanjut, Sabarudin berharap agar kerja sama antara petani kecil dan pembeli ini dapat mendorong kemitraan yang adil sehingga petani kecil memperoleh harga yang adil.

Hiroshi Ishida, Direktur Eksekutif Caux Round Table Jepang mengatakan bahwa NPO CRT Jepang adalah organisasi yang menjembatani perusahaan dan petani untuk berkolaborasi.

“Melalui program ini, kami bersyukur dapat berperan dalam membangun kepercayaan lebih lanjut antara perusahaan dan petani kelapa sawit skala kecil di Indonesia, dan berkolaborasi dengan SPKS. Melalui upaya ini, kami berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik,” ujar Hiroshi Ishida.

Artikel Lainnya