Apindo: Pemerintah Harus Gandeng Pengusaha Rancang PPN 12 Persen

Jakarta, INDONEWS.ID - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani meminta pemerintah menggandeng pengusaha untuk merancang peraturan terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen bagi barang dan jasa mewah.

Pasalnya, pengusaha merupakan mitra untuk membantu negara dalam mengumpulkan PPN dari masyarakat.

"Seharusnya pemerintah duduk bersama pengusaha untuk mendesain peraturan yang lebih aplicable, karena pengusaha adalah partner dan membantu negara dalam mengumpulkan PPN dari masyarakat," ujar Ajib seperti dilansir Antara, di Jakarta, Rabu (1/1/2025).

Analis Kebijakan Ekonomi itu menjelaskan, pada dasarnya tarif PPN yang berlaku tetap 12 persen. Namun pemerintah memberlakukan penghitungan barang atau dasar pengenaan pajak (DPP) yaitu menjadi 11 per 12, atau menggunakan rumus DPP dikali 11/12 dikali 12 persen.

Dia mengatakan, kebijakan yang baru saja diumumkan pemerintah ini, hanya menggeser permasalahan tersebut kepada pengusaha.

PPN adalah jenis pajak tidak langsung dengan konsumen atau masyarakat yang melakukan pembayaran dan pengusaha yang bertugas mengadmistrasikan dan menyetor kepada negara.

Menurutnya, pemerintah seharusnya menggunakan narasi tarif PPN tetap 11 persen tanpa melalui perhitungan yang rumit.

"Kalau pengusaha salah dalam mengadministrasikan, bisa kena denda atau bahkan faktur pajak tidak diakui," kata Ajib.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, khusus terhadap barang dan jasa mewah yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025.

"Hari ini pemerintah memutuskan kenaikan tarif PPN 11 persen jadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Saya ulangi supaya jelas, kenaikan PPN dari 11 persen jadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah," kata Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (31/12).

Presiden menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Menurut Presiden, penerapan kenaikan tarif PPN secara bertahap ini bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat dan mendorong pemerataan ekonomi.

Presiden menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN ini dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yakni barang dan jasa tertentu yang selama ini terkena PPN atas barang mewah. *