PDIP Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Prabowo: Kami Masih di Luar Pemerintahan

Jakarta, INDONEWS.ID - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang semakin santer terdengar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan bahwa partainya belum mendapatkan informasi terkait isu tersebut.

“Apalagi soal reshuffle itu hak prerogatif Presiden Prabowo. Sedangkan PDI Perjuangan sampai saat ini masih berada di luar pemerintahan. Karena itu tidak relevan kalau dikaitkan dengan isu reshuffle,” kata Guntur saat dimintai tanggapan oleh Tempo, Sabtu (7/6/2025).

Spekulasi reshuffle kabinet mencuat setelah Presiden Prabowo menyampaikan peringatan keras dalam pidato Hari Lahir Pancasila pada Senin (2/6/2025). Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan akan menyingkirkan pejabat yang terindikasi korupsi, melakukan penyelewengan, dan tidak menunjukkan kesetiaan terhadap negara.

“Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang akan kami tindak. Tanpa pandang bulu, tanpa memandang keluarga, partai, atau suku mana dia berasal,” ujar Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

Menanggapi hal itu, sejumlah pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju menyatakan dukungan terhadap hak prerogatif Presiden. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengatakan keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.

“Itu hak prerogatif Presiden,” ujar Bahlil setelah mengikuti salat Idul Adha di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/6/2025).

Sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil menyatakan dirinya tidak berwenang mengomentari wacana reshuffle. “Urusan kabinet itu urusan al-mukaram Bapak Presiden. Jangan kami mengambil bagian yang bukan hak,” ujarnya.

Sikap serupa disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Ia menegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan hak eksklusif presiden. Soal waktunya, Muzani mengaku belum mengetahui rencana pasti dari Presiden Prabowo.

“Saya enggak dengar. Itu semua hak prerogatif Presiden. Apakah Presiden menganggap perlu reshuffle, kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali,” kata Muzani saat menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta.

Ia juga menambahkan bahwa peringatan Prabowo dalam pidatonya tidak hanya ditujukan kepada menteri, tetapi juga mencakup lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk lembaga legislatif.

Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzammil Yusuf, menyatakan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya hak Presiden dalam urusan pembentukan dan perombakan kabinet.

“Bicara reshuffle, saya kira pertama itu adalah prerogatif Presiden. Semua pihak harus menghormati. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, oleh undang-undang,” kata Muzammil saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).

Ia menyebut Presiden Prabowo tentu akan mengevaluasi kinerja para menteri sebagai pelaksana program pemerintahan, karena kesuksesan negara sangat bergantung pada efektivitas kinerja kabinetnya.*(Tempo)