
Jakarta, INDONEWS.ID - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa sejumlah warga Papua memilih mengungsi dari wilayah konflik demi menyelamatkan diri.
Dalam temuannya, Komnas HAM menyatakan para pengungsi menggunakan berbagai cara untuk keluar dari zona rawan, termasuk menempuh perjalanan panjang hingga menggunakan dana pribadi untuk membeli tiket pesawat.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyebut para pengungsi tersebar di berbagai wilayah seperti Korowa, Siriwini, dan Kalibobo di Nabire serta SP IV dan Jayanti di Timika. Sebagian besar pengungsian ini dipicu oleh rentetan kekerasan, termasuk kasus terhadap Tarina Murib pada 2023.
"Pengungsi di Korowa menyatakan mereka terpaksa menggunakan pesawat untuk mengungsi, dan semua biaya ditanggung sendiri, setelah sebelumnya menempuh perjalanan darat selama satu hari satu malam," ungkap Anis dalam keterangan kepada Republika, Senin (9/6/2025).
Komnas HAM juga mencatat pengungsian telah terjadi sejak lama. Di Kalibobo dan Kalisusu, warga mulai meninggalkan daerah asal mereka sejak 2015 hingga 2023, termasuk akibat konflik bersenjata dan pertikaian antarkelompok pasca-Pemilihan Bupati Puncak pada 2017.
Kisah mengharukan lainnya datang dari seorang ibu di SPIII Timika yang mengungsi dari Ilaga, Kabupaten Puncak, ke Kuala Kencana, Timika, pascatragedi baku tembak pada 2019. "Ibu ini mengungsi bersama lima anaknya dan membawa dua ekor babi, masing-masing babi dikenakan biaya tiket pesawat sebesar dua juta rupiah," tutur Anis.
Lebih jauh, Komnas HAM mendapati seorang kepala kampung di Winanggwi, Distrik Magabume, Kabupaten Puncak, menggunakan dana desa untuk membiayai pengungsiannya ke Nabire dan Timika. Sesampainya di tempat tujuan, para pengungsi umumnya tinggal bersama kerabat mereka.
Berdasarkan data Tim Investigasi LBH Talenta Keadilan dan Mahasiswa Puncak Se-Tanah Papua per 11 Juni 2024, jumlah pengungsi tercatat mencapai 454 orang. Rinciannya berasal dari Distrik Magebume (393 orang), Yugu Muak (47), Omukia (12), dan Sinak (2).
"Namun, data pengungsi di Nabire dan Mimika belum sepenuhnya terkonsolidasi. Terakhir pemantauan dilakukan tahun lalu," jelas Anis.
Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar 60 ribu warga dari Intan Jaya dan Puncak Jaya yang telah mengungsi ke kota-kota seperti Nabire dan Timika. Ia juga menegaskan bahwa dua distrik, yakni Sinak (Kabupaten Puncak) dan Hitadipa (Intan Jaya), kini telah kosong karena seluruh warganya telah mengungsi.
"Kami akan terus menghimpun laporan secara menyeluruh dan segera turun ke lapangan guna memastikan penanganan pengungsi berjalan baik," ujar Pigai.
Ia juga menegaskan komitmen Kementerian HAM untuk mendorong proses rekonsiliasi dan membangun kembali perdamaian di tanah Papua.