Irjen Karyoto Bantah Tolak Jabatan Kabaharkam Polri, Sebut Isu Hanya Hoaks

Jakarta, INDONEWS.ID – Inspektur Jenderal (Irjen) Karyoto membantah kabar yang menyebut dirinya menolak jabatan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri yang ditawarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Besan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini justru bersyukur diberi amanah memimpin Kabaharkam Polri, menggantikan Komjen Fadil Imran.

“Saya dikasih jabatan itu (Kabaharkam Polri), saya mengucapkan terima kasih,” ujar Karyoto saat dikonfirmasi, Jumat (8/8/2025).

Menurut Karyoto, isu bahwa dirinya marah kepada Kapolri karena tidak mendapat jabatan sesuai kesepakatan hanyalah kabar bohong yang bersumber dari akun media sosial anonim. “Itu sangat hoaks dan tidak benar. Akun anonim itu memang sengaja membuat berita-berita seperti itu,” tegasnya.

Karyoto menambahkan, hubungannya dengan Kapolri terjalin sangat baik dan harmonis. “Pak Kapolri sangat sayang ke saya, dan saya sangat hormat ke beliau. Kalau ada apa-apa saya pasti bicara langsung,” katanya.

Isu penolakan jabatan ini mencuat setelah beredar tangkapan layar unggahan akun @legsob208 di grup wartawan Polda Metro Jaya yang menyebut Karyoto marah karena dijanjikan posisi Kabareskrim, namun diberikan jabatan Kabaharkam.

Rotasi jabatan Karyoto tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1764/VIII/KEP/2025 tertanggal 5 Agustus 2025. Dalam surat itu, Karyoto digeser dari jabatan Kapolda Metro Jaya, dan posisinya digantikan Irjen Pol Asep Edi Suheri yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Bareskrim Polri.

Karyoto lahir di Pemalang, Jawa Tengah, pada 1968. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1990 ini memiliki pengalaman panjang di bidang reserse.

Sebelum menjabat Kapolda Metro Jaya, ia menjabat Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK serta menangani sejumlah kasus besar, termasuk perkara korupsi izin ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri KKP Edhy Prabowo.

Dalam perjalanan kariernya, Karyoto pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, antara lain Kapolres Ketapang (2008), Dirreskrimum Polda DIY (2014), Direktur Analis Pemutus Jaringan Internasional BNN (2016), Wakapolda Sulut (2018), Wakapolda DIY (2019), dan Kapolda Metro Jaya (2023).