Jakarta, INDONEWS.ID – Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap menggelar aksi besar pada Rabu (13/8/2025) menuntut Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, mundur dari jabatannya, meskipun kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen sudah dibatalkan.
Kebijakan itu memicu kekecewaan publik yang terlanjur mendalam, diperparah dengan sejumlah keputusan lain yang dinilai merugikan warga, seperti aturan lima hari sekolah, program regrouping sekolah yang menyebabkan banyak guru honorer kehilangan pekerjaan, serta pemutusan hubungan kerja ratusan pegawai honorer RSUD RAA Soewondo dengan alasan efisiensi.
Fenomena protes kenaikan PBB ternyata tidak hanya terjadi di Pati. Dalam beberapa pekan terakhir, aksi serupa merebak di berbagai daerah di Indonesia.
Bone, Sulawesi Selatan
Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, mahasiswa menggelar demonstrasi pada Selasa (12/8) menolak kenaikan PBB-P2 yang disebut mencapai 300 persen. Aksi di depan Kantor DPRD Bone diwarnai dorong-dorongan dengan Satpol PP. Massa menuding kenaikan tarif dilakukan tanpa kajian matang dan sosialisasi yang memadai.
Kepala Bapenda Bone, Muh Angkasa, membantah tuduhan itu namun mengakui sosialisasi belum dilakukan secara masif. Ia menyebut kenaikan PBB-P2 dipicu penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) yang belum diperbarui selama 14 tahun.
Jombang, Jawa Timur
Di Jombang, protes muncul akibat kenaikan PBB-P2 yang dilaporkan mencapai 1.202 persen. Sepanjang 2025, sekitar 5.000 warga telah mengajukan keberatan ke Bapenda setempat.
Seorang warga, Heri Dwi Cahyono (61), mengaku terkejut tagihan PBB tanahnya naik 12 kali lipat dibandingkan 2023. Warga lain, Joko Fattah Rochim (63), melakukan protes unik dengan membayar PBB rumahnya—yang naik 370 persen—menggunakan ribuan koin pecahan Rp200, Rp500, dan Rp1.000 yang dimasukkan ke dalam galon air mineral.
Kepala Bapenda Jombang, Hartono, mengungkap separuh dari 700.000 lembar SPPT di wilayahnya memang mengalami lonjakan nilai pajak, sementara sisanya justru turun.
Semarang, Jawa Tengah
Warga Ambarawa, Kabupaten Semarang, juga mengeluhkan kenaikan PBB hingga 441 persen. Salah satunya dialami Tukimah (69) yang harus bolak-balik mengajukan keringanan pajak ke Pemkab. Keponakannya, Andri Setiawan, menilai kenaikan itu tidak disosialisasikan sebelumnya.
Kepala BKUD Kabupaten Semarang, Rudibdo, menjelaskan penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan penilaian ZNT dari BPN, terutama untuk lahan di ruas jalan strategis. Pemkab membuka ruang keberatan bagi wajib pajak yang merasa dirugikan.
Tuntutan Meluas
Gelombang protes ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap lonjakan PBB yang dinilai memberatkan, tidak merata, dan minim sosialisasi. Meski ada pembatalan di Pati, aksi protes tetap berlanjut, menandakan krisis kepercayaan terhadap kebijakan fiskal di sejumlah daerah.
