UPN Veteran Jakarta Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan dan Program Sosial Ekonomi yang Memicu Kemarahan Rakyat

Jakarta, INDONEWS.ID – Civitas Akademika, dan alumni UPN “Veteran” Jakarta hari ini menggelar acara ”Seruan Bela Negara” yang diselenggarakan pada hari ini, di Gedung Rektorat UPN Veteran Jakarta, Kampus Pondok Labu pada Senin (1/9) pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Agenda ini dihadiri oleh seluruh sivitas akademika UPNVJ, mulai dari Rektor beserta jajaran, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, hingga pekerja kampus. Acara ini merupakan bentuk pernyataan sikap bersama dalam menegakkan demokrasi dan menegakkan kedaulatan rakyat.

UPN Veteran Jakarta melalui siaran pers di Jakarta mengungkapkan beberapa hari terakhir kita menyaksikan berbagai aspirasi dan letupan kemarahan anak bangsa di berbagai tempat di tanah air atas ketidakadilan dan represi yang dilakukan oleh penyelenggara dan aparat negara.

Pemukulan, penangkapan sewenang-wenang, intimidasi, bahkan jatuhnya korban jiwa, memperlihatkan wajah negara yang semakin jauh dari prinsip humanis dan demokratis.

Duka mendalam pun disampaikan atas gugurnya korban Affan Kurniawan dan Rheza Sendy Pratama. Juga kita berduka atas wafatnya Budi, Syaiful Akbar, Muhammad Akbar Basri, dan Syahrina akibat kerusuhan di Makassar.

Amarah meluas dan menjadi tidak terkendali dengan terlibatnya pihak-pihak yang sengaja memperburuk dan mengambil keuntungan dari situasi yang ada.

“Sebagai kampus bela negara, kami tergerak untuk menegaskan lagi bahwa negara hanya memiliki legitimasinya apabila rakyat terlindungi dan didengar,” ujar UPN Veteran Jakarta.

Di saat kesulitan hidup menghimpit, ketidakadilan dipertontonkan, aspirasi direpresi, supremasi sipil dipinggirkan, maka Negara memang tidak sedang baik-baik saja. Demokrasi memang sedang goyah.

Karena itu, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta mengeluarkan beberapa pernyataan.

Pertama, mendesak Pemerintah untuk merespon cepat dan tepat terhadap situasi yang berkembang, memastikan tidak ada impunitas bagi mereka yang bertanggung jawab terhadap hilangnya nyawa anak mereka yang menjadi korban.

“Pemerintah juga harus mengkaji ulang kebijakan dan program-program sosial ekonomi yang ikut memicu kemarahan masyarakat, dan lebih berpihak serta akuntabel memenuhi hak-hak warganya,” demikian UPN Veteran Jakarta.

Kedua, mendesak DPR untuk menjalankan fungsi sesungguhnya yakni mewakili rakyat, dan bersuara untuk rakyat, bukan untuk pribadi dan elit serta kelompok tertentu.

Pimpinan DPR dan fraksi harus menindak tegas mereka yang mempertontonkan kepongahan dan mengeluarkan narasi kontraproduktif yang memperburuk krisis demokrasi dan memecah belah masyarakat.

Ketiga, menolak apapun upaya menormalisasi keterlibatan militer dan polisi dalam ranah sipil, dan mendesak Polisi dan TNI untuk menghentikan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebihan dalam menghadapi demonstran, menuntaskan reformasi sektor keamanan dan menjadi lembaga pelindung masyarakat yang profesional, akuntabel, mengedepankan prinsih hak asasi manusia, dan melindungi masyarakat serta menjaga negara ini dalam proporsinya.

Keempat, menyerukan berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk sivitas akademika, pers, tokoh agama dan tokoh masyarakat, untuk terus menjaga dan bersolidaritas serta aktif memantau perkembangan di masyarakat dan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi di Indonesia.

Kelima, mengecam pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memperburuk situasi dengan memancing, memprovokasi, menyebarkan hoaks, dan bahkan terlibat dalam aksi-aksi kriminal penjarahan, pembakaran, perusakan, dan kerusuhan di berbagai tempat.

“Keenam, menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk saling menjaga, bersolidaritas, membela negara kita dengan menyampaikan dan berpartisipasi secara damai, merapatkan lagi komunikasi dan koordinasi dengan lingkungan sekitar serta memastikan keluarga, tempat kerja, dan komunitas aman dan menguatkan,” pungkas siaran pers tersebut. *