Jakarta, INDONEWS.ID – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, melontarkan kritik keras terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG). Kritik itu muncul setelah dua cucunya menjadi korban keracunan massal akibat menu MBG yang disalurkan di Yogyakarta.
Mahfud menilai Presiden Prabowo terlalu menyederhanakan masalah dengan hanya menekankan bahwa jumlah kasus keracunan tidak sampai satu persen dari total penerima manfaat MBG. Prabowo sebelumnya menyebut kasus keracunan hanya 0,0017 persen dari 30 juta penerima manfaat.
Baca juga : Simak! Ini Alasan Pemerintah Kukuh Lanjutkan Program Makan Bergizi Gratis Meski Kasus Keracunan Meningkat
Menurut Mahfud, cara pandang itu keliru karena menyangkut keselamatan manusia. Ia membandingkan dengan kecelakaan pesawat yang meski jarang terjadi, tetap dianggap persoalan serius.
“Jutaan pesawat terbang setiap hari, tapi satu saja jatuh, meski persentasenya sangat kecil, orang tetap ribut karena menyangkut nyawa,” tegas Mahfud melalui kanal YouTube-nya, Selasa (30/9).
Dua Cucu Masih Dirawat di Rumah Sakit
Mahfud mengungkapkan, dua cucunya yang ikut menjadi korban keracunan MBG sempat mendapat perawatan intensif. Satu cucu hanya dirawat sehari, sementara satunya lagi harus dirawat hingga empat hari. Ia menilai kasus ini bukan sekadar angka, melainkan menyangkut keselamatan anak-anak di sekolah.
Dalam pandangannya, masalah utama MBG terletak pada lemahnya tata kelola. Pemerintah daerah disebut tidak dilibatkan secara struktural dalam pelaksanaan program, namun dipaksa turun tangan ketika terjadi insiden. Bahkan, menurut Mahfud, banyak guru yang tidak mendapat honor tetapi ikut membersihkan wadah makanan.
“Carut marut ini akibat tidak adanya aturan jelas dari pemerintah. Yang diatur baru anggarannya, sedangkan pembagian tugas dan wewenang hingga level sekolah belum ada,” katanya.
Sebagai ahli hukum tata negara, Mahfud menilai MBG melanggar asas kepastian hukum dan asas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Meski begitu, ia tetap mengapresiasi niat baik program MBG karena bertujuan membantu anak-anak mendapatkan gizi yang layak. Ia hanya mendesak tata kelola diperbaiki agar peristiwa serupa tidak terulang.
Ombudsman: Keracunan Akibat Distribusi dan Bahan Baku
Sementara itu, Ombudsman RI menegaskan belum menemukan bukti adanya sabotase terhadap program MBG. Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, menyebut keracunan lebih disebabkan oleh penanganan bahan baku yang buruk serta distribusi makanan yang melebihi batas waktu aman.
“Misalnya ayam dibeli hari Sabtu, baru dimasak hari Rabu. Itu jelas bermasalah,” kata Yeka. Ia menambahkan, lemahnya sistem pengawasan menjadi akar persoalan.
Ombudsman juga menekankan pentingnya sertifikasi keamanan pangan untuk seluruh Satuan Pengelola Program Gizi (SPPG) agar insiden tidak terulang. Yeka meminta pemerintah tidak tergesa-gesa mengejar target kuantitas penerima manfaat MBG jika infrastruktur dan pengawasan belum siap.
“Kalau mau membangun dapur 32.000 itu bagus, tapi berapa yang sudah realisasi? Jangan dipaksakan. Lebih baik hati-hati daripada grasak-grusuk,” ujarnya.
Kritik Mahfud MD dan temuan Ombudsman mempertegas perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Pemerintah diminta segera memperjelas regulasi, memperkuat pengawasan, dan memastikan keamanan pangan demi keberlanjutan program unggulan ini tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat.
