Jakarta, INDONEWS.ID – Isu dugaan mark up dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) di era pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali mencuat ke publik. Menanggapi hal itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila memang diperlukan.
Mahfud menegaskan, dirinya bersedia hadir jika KPK memanggilnya untuk memberikan keterangan. Namun, ia menolak jika diminta untuk membuat laporan resmi kepada lembaga antirasuah tersebut.
Baca juga : KPK Ungkap Dugaan Korupsi di Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Fokus pada Pengadaan Lahan
“Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain. Buang-buang waktu juga,” ujar Mahfud kepada wartawan di Keraton Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).
“Enggak berhak dia (KPK) mendorong, laporan itu enggak ada kewajiban orang melapor,” imbuhnya.
Mahfud menilai bahwa KPK seharusnya sudah mengetahui isu dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat tersebut. Ia menegaskan, topik dugaan penggelembungan anggaran di proyek Whoosh sudah beredar luas bahkan sebelum dirinya membahasnya di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025.
“Wong, yang saya laporkan (di YouTube) itu KPK udah tahu, karena sebelum saya ngomong udah ramai duluan kan. Saya cuma ngomong karena udah ramai aja,” katanya.
Baca juga : Whoosh, Mimpi Buruk Ekonomi Politik yang Mengganggu Legitimasi Pemerintahan Prabowo-Gibran
“Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya (soal Whoosh), itu kan banyak banget dan punya data, dan pelaku (kebijakan),” tambah Mahfud.
KPK Dorong Pelaporan Dugaan Korupsi
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya mendorong Mahfud MD untuk membuat laporan resmi jika memiliki informasi atau bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek kereta cepat Jakarta–Bandung.
Budi juga menegaskan bahwa KPK akan bertindak secara proaktif dalam menindaklanjuti laporan maupun aduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan di proyek strategis nasional tersebut.
Dalam video yang diunggah di kanal Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, Mahfud mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk mark up biaya pembangunan proyek kereta cepat Whoosh.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” ungkapnya.
Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh, yang diresmikan pada 2023 lalu, menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar dan paling ambisius di era Presiden Joko Widodo. Namun, sejak awal proyek ini tak lepas dari sorotan publik karena pembengkakan biaya dan pembiayaan yang melibatkan utang besar dari Tiongkok.
Isu dugaan korupsi yang kembali muncul kini membuka babak baru dalam pengawasan publik terhadap transparansi proyek infrastruktur nasional bernilai miliaran dolar tersebut.
