Jakarta, INDONEWS.ID – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghentikan operasional 41 dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) milik Yasika Aulia Ramdhani, putri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Yasir Machmud.
“Ya, enggak lah, kan sudah jalan, masa dihentikan? Nanti bagaimana anak-anak yang terima manfaat?” ujar Nanik S. Deyang kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Nanik menjelaskan, seluruh dapur tersebut akan tetap berjalan sebagaimana mestinya karena telah beroperasi dan melayani penerima manfaat. Namun, BGN akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dapur-dapur tersebut.
“Kita evaluasi, ya. Kalau misalnya dapurnya jalan baik-baik ya kan. Itu peraturan yang lalu, ke depan nanti kita tegakkan lagi,” kata Nanik.
Terkait kontroversi kepemilikan 41 dapur MBG oleh Yasika Aulia Ramdhani, Nanik menjelaskan bahwa dalam proses pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), BGN tidak selalu dapat mengetahui secara rinci siapa pemilik sebenarnya, karena pengajuan dilakukan melalui berbagai yayasan.
“Jadi kan, tahunya nanti orang cerita, ‘oh, itu punya ini, punya itu,’ gitu loh. Oke. Sudah enggak usah di ini, yang paling penting dia bisa memberikan manfaat untuk anak-anak di Makassar, ya kan?” ujarnya.
Nanik juga menanggapi kemungkinan adanya penggunaan nama yayasan berbeda untuk mengajukan lebih dari jumlah maksimal SPPG yang diperbolehkan sistem.
Menurutnya, sistem seharusnya membatasi satu pihak hanya bisa memiliki maksimal 10 unit SPPG.
“Karena di sistem kalau sudah 10 ini langsung tutup. Berarti kalau dia bisa lebih, itu berarti pakai nama lain,” tegasnya.
Dugaan Monopoli Dapur MBG di Sulsel
Nanik menjelaskan, pada awal pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis, pemerintah sebenarnya mendorong partisipasi yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial untuk menjadi pengelola dapur.
“Kalau dari awal kita melihat Pak Prabowo itu kan maunya sebetulnya yang ikut ini banyak yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial, maksudnya dulu yayasan,” jelas Nanik.
Namun, karena tingginya permintaan dan target percepatan pendirian SPPG untuk melayani kebutuhan anak-anak penerima MBG, pemerintah kemudian membuka ruang bagi pihak-pihak yang memiliki kemampuan membangun dapur.
“Tapi kan kemudian juga dikejar, ‘oh kita kan targetnya harus,’ anak-anak kan pada minta tuh, ‘aduh, kita belum dapat nih MBG.’ Akhirnya kan, oke, bagaimana untuk mempercepat terbentuknya SPPG itu, ya kita mintalah siapa yang mampu untuk bisa membangun dapur itu. Ya nanti kita sambil lihat ya,” imbuhnya.
Sebelumnya, dugaan praktik monopoli pendirian SPPG untuk Program MBG di Sulawesi Selatan menuai sorotan dan kritik dari berbagai kalangan.
Isu ini mencuat setelah viral kabar dugaan penguasaan pendirian SPPG oleh Yasika Aulia Ramdhani, anak Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud dari Partai Gerindra, yang disebut memiliki 41 dapur MBG yang tersebar di empat daerah di provinsi tersebut.
BGN menyatakan akan tetap membuka ruang evaluasi atas pelaksanaan program di lapangan, namun menegaskan bahwa yang menjadi prioritas utama adalah keberlanjutan pemenuhan gizi bagi anak-anak penerima manfaat Program Makanan Bergizi Gratis.
