Nasional

Panglima Tetiba Tolak Berperang, Tegaskan Mamta sebagai Zona Damai

Oleh : Rikard Djegadut - Minggu, 23/11/2025 09:46 WIB


Jakarta, INDONEWS.ID – Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Kodap I Mamta, Agustinus Kres, menegaskan pihaknya menolak adanya konflik bersenjata dengan aparat TNI dan Polri menjelang 1 Desember 2025. Tanggal tersebut selama ini kerap dikaitkan dengan peringatan hari kemerdekaan Papua oleh sejumlah kelompok.

“Tidak boleh ada kontak senjata. Siapa pun yang mempunyai agenda politik di tanah ini harus minta izin kepada tuan rumah adat. Tidak boleh datang merampas rumah orang lain lalu membuat kekacauan,” kata Kres dalam siaran pers di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Ahad (23/11/2025).

Kres juga menolak keras beredarnya surat izin jalan yang dikeluarkan pihak yang mengatasnamakan West Papua Army. Ia menegaskan bahwa wilayah Kodap I Mamta tidak dapat digunakan atau dimasuki secara sepihak oleh kelompok mana pun.

“Kami menegaskan bahwa wilayah Kodap I Mamta tidak bisa dipakai, dikendalikan atau dimasuki secara sepihak oleh kelompok mana pun,” ujarnya.

Menurut Kres, pihaknya tidak pernah mengetahui, menerima, apalagi menyetujui dokumen mobilisasi massa yang beredar di Bumi Cenderawasih menjelang 1 Desember 2025.

“Dokumen itu bukan dari kami dan siapa pun yang bergerak mengatasnamakan Kodap I Mamta tanpa izin dianggap tidak sah dan melanggar aturan adat,” tegasnya.

Ia menjelaskan, wilayah Mamta yang meliputi Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Keerom, dan Mamberamo Raya merupakan zona damai. Area tersebut ditegaskannya sebagai wilayah di mana masyarakat harus dapat hidup aman tanpa gangguan kelompok bersenjata dari luar.

“Dengan demikian kami melarang masuknya kelompok bersenjata, organisasi politik, maupun pihak mana pun yang hendak memanfaatkan situasi menjelang 1 Desember untuk memicu konflik,” ucap Kres.

Selain itu, Kres mengimbau seluruh masyarakat Papua, baik di dalam maupun luar negeri, agar tidak terpancing provokasi dan tidak mengikuti ajakan gerakan ilegal. Ia menyatakan siap memastikan wilayah Mamta tetap kondusif menjelang 1 Desember 2025.

Dengan sikap tersebut, Kodap I Mamta memposisikan diri sebagai penjaga perdamaian di wilayah perbatasan RI–PNG dan menegaskan penolakan terhadap segala bentuk aksi bersenjata maupun mobilisasi massa yang berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat.*

Artikel Lainnya