Jakarta, INDONEWS.ID - Letnan Jenderal TNI (Purn) Prof Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) RI menekankan bahwa sistem rujukan merupakan “jantung dari layanan kesehatan” yang menentukan kualitas penanganan pasien di seluruh lini pelayanan.
Hal tersebut diungkapkan Prof. dr. Terawan saat menjadi keynote speech pada Kuliah Umum Kesehatan III,bertema “Kebijakan, Komunikasi, dan Teknologi dalam Membangun Sistem Rujukan Kesehatan yang Efektif dan Inklusif” di Gedung Pascasarjana STIK Sint Carolus, Jakarta Pusat.
Acara yang digelar Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) bersama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Sint Carolus ini menjadi ruang dialog strategis untuk menjawab tantangan sistem rujukan kesehatan yang hingga kini masih menjadi persoalan mendasar dalam pemerataan layanan kesehatan di Indonesia.
Prof. dr. Terawan menegaskan bahwa pusat dari sistem kesehatan bukanlah fasilitas atau tenaga medis, tetapi pasien itu sendiri. “Ketika kita membangun sistem rujukan, yang harus ditempatkan di tengah adalah manusia pasien bukan teknologi atau prosedur,” ujar Prof. dr. Terawan yang juga sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan ini menyoroti bahwa teknologi justru harus “memanusiakan”, bukan menambah kerumitan administrasi.
Salah seorang peserta bertanya. Ia juga memaparkan tantangan klasik yang masih membayangi pelaksanaan rujukan di Indonesia, seperti disparitas antarwilayah, beban rujukan yang terlalu berat di rumah sakit rujukan besar,serta perbedaan standar kompetensi di berbagai daerah. Selain itu, ia menyinggung belum terintegrasinya data kesehatan nasional akibat perbedaan sistem di tingkat daerah yang mengacu pada otonomi daerah.
Menurut Prof. dr. Terawan, sistem rujukan ideal harus dibangun sebagai sebuah ekosistem terpadu. Integrasi mulai dari puskesmas hingga rumah sakit tingkat lanjut diperlukan agar beban layanan dapat terdistribusi dengan baik. “Kalau ekosistemnya tidak terbangun, pasien yang paling dirugikan,” tegasnya.
Sementara itu, Dr Obrin Parulian M.Kes, Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan RI, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan program “kesehatan untuk semua” yang berarti menjangkau semua penduduk, seluruh jenis layanan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Target ini menjadi tantangan tersendiri mengingat beban penyakit di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.
Para peserta mengikuti kuliah umum kesehatan ISKA-STIK Obrin juga mengungkap kebutuhan nasional terhadap sekitar 70.000 dokter spesialis,sebuah angka yang mencerminkan kesenjangan besar dalam ketersediaan tenaga kesehatan di berbagai daerah.
Pemerintah kini melakukan perubahan mendasar dalam pengelolaan rumah sakit, termasuk mengubah sistem klasifikasi rumah sakit yang sebelumnya berbasis jumlah tempat tidur, menjadi berbasis kemampuan layanan.
“Dengan pendekatan baru ini, rujukan bisa lebih tepat sasaran karena pasien dirujuk berdasarkan kemampuan layanan, bukan sekadar kapasitas fisik,” jelas Obrin. Ia menambahkan bahwa transformasi layanan rujukan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.
Dari sisi komunikasi publik,FX Handoko Agung SSos,Komisioner Komisi Informasi Pusat, menjelaskan pentingnya transparansi informasi dalam mendukung kelancaran sistem rujukan. Menurutnya,masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses terkait layanan kesehatan.
“Transparansi adalah kunci rujukan yang tepat, efisiensi layanan,dan peningkatan kepercayaan publik,” kata Handoko.
Ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya bermanfaat bagi pasien, tetapi juga bagi fasilitas kesehatan karena dapat meminimalkan miskomunikasi dan meningkatkan akuntabilitas.
