Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi tuduhan yang menyebut dirinya sebagai pemimpin otoriter. Ia menegaskan Indonesia masih berada dalam kategori negara demokratis dan moderat.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2). Dengan nada berkelakar, Prabowo mengatakan sistem kepemimpinan yang tegas—bahkan terkesan otoriter—bisa saja dibutuhkan dalam konteks penegakan hukum.
“Kita negara demokrasi kan? Lumayan lah demokrasi kita. Kalau enggak ada demokrasi, gue enggak jadi presiden,” ujar Prabowo. Ia menambahkan, tudingan otoriter kerap muncul dari kelompok tertentu, namun menurutnya tidak menutup kemungkinan sebagian rakyat justru menginginkan ketegasan untuk melawan korupsi.
“Kalau ditanya rakyat, jangan-jangan perlu juga sedikit-sedikit otoriter untuk melawan koruptor-koruptor itu,” katanya.
Meski demikian, Prabowo menegaskan Indonesia tetap demokratis dan moderat. Ia membandingkan dengan sejumlah negara lain yang menurutnya tidak stabil. “Tapi kita demokratis, jadi kita masih moderat,” ucapnya.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ia memastikan hukum tidak boleh dijadikan alat politik dan harus ditegakkan secara adil.
“Saya tidak mau dan saya sudah buktikan. Saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu. Pengadilan kita harus memberi keputusan yang adil, beyond a reasonable doubt,” tegasnya.
Selain itu, Prabowo meminta seluruh birokrat untuk berbenah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ia menegaskan tidak akan ragu melakukan regenerasi bagi aparatur yang dinilai tidak bekerja optimal.
Prabowo juga mengungkapkan rencana pembangunan 10 universitas baru serta satu lembaga khusus administrasi pemerintahan untuk menyiapkan putra-putri terbaik bangsa sebagai calon pemimpin lembaga negara ke depan.
“Tahun ini kita akan mulai membangun 10 universitas baru. Putra-putri Indonesia yang terbaik akan kita pilih dan siapkan untuk mengambil alih kepemimpinan semua lembaga,” ujarnya.
Ia pun menginstruksikan pimpinan kementerian dan lembaga agar bertindak tegas terhadap birokrat yang kinerjanya dinilai kurang memadai. “There is nobody that cannot be replace,” kata Prabowo.