Mengenang Try Sutrisno, Didik J. Rachbini: Kritiknya Terhadap Arah Reformasi Patut Dipertimbangkan

Jakarta, INDONEWS.ID - Wakil Presiden keenam (6) RI, Jenderal TNI (Purn) H Try Sutrisno (90 tahun) wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta pagi ini, Senin (02/3/2026).

”Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Roji`uun. Allahummaghfirlahu warhamhu wa`aafihi wa`fu`anhu. Telah meninggal dunia ayah/kakek/buyut/kakak kami Jendral TNI (Purn) H Try Sutrisno bin Subandi Wapres ke-6 RI pada hari ini Senin 02 Maret 2026 di RSPAD jam 06.58 WIB,” ujar perwakilan keluarga besar melalui pernyataan resmi.

”Jenazah akan dimandikan di rumah duka RSPAD dan akan dibawa ke rumah duka; Jl. Purwakarta no 6, Menteng Jakarta Pusat. Mohon dimaafkan segala kesalahan dan khilaf almarhum semasa hidup. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT. Kami mohon do`a dari Bapak Ibu sekalian agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya,” lanjutnya.

Menanggapi wafatnya Try Sutrisno, Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini mengatakan bangsa Indonesia kehilangan seorang negarawan, yang di masa tuanya terus menyemaikan semangat kebangsaan dan bahkan melakukan kritik terbuka. 

”Saya ingat meskipun tidak saling bersahabat dekat tetapi kalau bertemu menepuk-nepuk punggung saya seakan sudah saling bersahabat. Peristiwa ini terjadi berkali-kali di dalam berbagai forum, beliau selalu menyapa selalu dengan senyum. Dugaan saya, pasti beliau mendengarkan kritik anak-anak muda di publik melalui media massa  pada tahun 1990-an sehingga memperhatikan siapa yang sering tampil di publik menyampaikan gagasan,” ujar Prof Didik melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Senin. 

”Mungkin saya salah satu yang diingat dan ketika bertemu langsung saling menyapa seperti sudah saling berkawan dekat. Ini juga yang menyebabkan saya selalu memperhatikan gagasan-gagasan beliau yang dilontarkan di publik baik pada masa Orde Baru maupun pada masa reformasi,” tambah Didik.

Ekonom INDEF ini mencatat, pada tahun lalu (2025) Try Sutrisno masih sehat dan berpikiran jernih serta masih berpidato lantang di depan publik. Dalam sambutannya, pada 21 Juli 2025,  di acara Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Rangka Peringatan 80 Tahun Membumikan Pancasila dan Peluncuran Pancasila Virtual Expo 2025 di Universitas Indonesia, beliau menyampaikan bahwa kehidupan bangsa Indonesia saat ini cenderung berkarakter liberal yang mengikis moral dan etika kehidupan sesuai Pancasila. 

Demokrasi yang dijalankan, kata Try di kala itu, mengarah ke westernisasi sebagai hasil amandemen empat kali UUD 1945 mengubah kehidupan bangsa secara mendasar. 

”Kritik Pak Try ini menurut saya harus dipertimbangkan karena wajah Indonesia sudah liberal kapitalistik dan semakin jauh dari etika, moral dan sendi falsafah Pancasila,” ujarnya.

Prof Didik mengatakan, generasi muda tidak lagi mengenal falsafah dasar bangsa. Pancasila telah memudar dan tidak lagi menjadi dasar dalam UUD NRI 1945. Fakta ini terlihat jelas terjadi inkonsestensi dan inkoherensi dengan Pembukaan UUD 1945. 

“Pelaksanaan demokrasi sangat liberal bahkan lebih liberal dari sistem yang berlaku di Amerika Serikat," kata Didik mengutik Try Sutrisno.

Menurut Didik, amandemen UUD 1945 yang mendadak, bahkan tanpa kajian dan perenungan mendalam mengandung banyak kelemahan setelah dilaksanakan lebih dari dua dekade terakahir. Dengan demikian, Try Sutrisno mengharapkan ada evaluasi dan kaji ulang terhadap sistem ketatanegaraan yang mengacu pada UUD NRI 1945 hasil amandemen. 

Tak Ada Lagi MPR yang Berfungsi Membuat GBHN

Yang paling disayangkan, kata Didik, adalah hilangnya pilar musyawarah bangsa di dalam ketatanegaraan kita, yaitu lenyapnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai perwujudan lembaga tertinggi negara. 

”Kini di dalam sistem yang liberal tidak ada lagi MPR yang berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara pembuat GBHN (musyawarah pikiran segenap elemen bangsa), sehingga rakyat Indonesia tidak lagi menjadi penentu arah kebijakan dan kehidupan negara Indonesia,” katanya. 

Kini, yang terjadi, menurut Didik, arah arah politik dibuat partai politik yang ritme kehidupannya hanya berjangka pendek untuk menang setiap lima tahunan. ”Saya berpandangan bahwa kritik negarawan senior ini perlu untuk direnungkan sebagai diskursus penting dalam kehidupan bernegara,” kata Didik. 

”Menurut saya, hasilnya tidak ada lagi pemimpin negarawan, pemikir seperti Bung Karno, Hatta, Sjahrir dan kawan-kawan. Yang ada adalah pemburu rente, pedagang yang bertransaksi jangka pendek. Atau anak ingusan, yang dipaksa menjadi pemimpin dengan merusak pilar konstitusi,” kritik Didik.

Try Sutrisno, kata Didik, mencermati perjalanan dan pelaksanaan reformasi ini.  Ke depan reformasi tidak bisa lagi berdasarkan prinsip liberal, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar keindonesiaan. 

Beliau, lanjut Didik, menekankan reformasi seharusnya berakar pada nilai diri bangsa Indonesia, bukan sekadar perubahan yang terpengaruh oleh gelombang luar liberalisasi.  Semangat reformasi bukan westernisasi dan tidak boleh hanya menjadi retorika kebebasan, tetapi harus menguatkan integritas nasional dan nilai Pancasila.  

Karena itu, kata Didik, praktik demokrasi tidak seharusnya melemahkan nilai-nilai moral, etika, dan falsafah Pancasila.

Dalam pandangan Try Sutrisno, demokrasi hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan kemerdekaan dan bukan tujuan akhir kehidupan bernegara.

”Untuk bangsa yang besar seperti Indonesia, evaluasi dan tinjauan  kembali terhadap prektek demokrasi dan kehidupan berbangsa sangat diperlukan agar sesuai dengan nilai dasar dan karakter bangsa Indonesia. Dengan sistem liberal seperti itu jangan diharapkan menghasilkan pemimpin yang baik untuk bangsa karena semuanya serba transaksi untuk kepentingan jangka pendek,” pungkasnya. *