Ekonom INDEF, Dr. Hakam Naja. (Foto: Ant)
Jakarta, INDONEWS.ID - Di tengah berkecamuknya perang Iran vs Israel-AS dan masih ditutupnya selat Hormuz, kita segera akan memasuki Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 M. Diperkirakan jumlah pemudik mencapai 143,9 juta orang, atau sebesar 50,60 persen dari penduduk Indonesia.
Menurut Kementerian Perhubungan angka pemudik ini menurun sekitar 1,75% dari survei dan merosot 6,55% dibandingkan realisasi mudik 2025.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dr. Hakam Naja melalui pernyataan pers yang diterima pada Senin (16/3/2026) mengatakan, saat ini daya beli masyarakat melemah sebagai akibat dari kondisi ekonomi dan politik global yang penuh ketidakpastian.
”Faktor ini jelas merupakan sebab dari penurunan arus mudik tersebut selain faktor sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti terlihat pada kenaikan harga atau yang digambarkan dari inflasi bulanan sebesar 0,68% pada Februari 2026 dibandingkan penurunan harga-harga atau deflasi sebesar 0,15% pada Januari 2026 (BPS, 2026). Juga faktor nilai tukar, sekarang yang menyentuh Rp17.000 lebih tinggi dari asumsi di APBN 2026 sebesar Rp16.500. Hal ini menjadikan lonjakan harga barang-barang yang diimpor termasuk makanan, minyak dan gas,” ujarnya.
Hakam mengatakan, pernyataan pemerintah bahwa harga BBM tidak naik sampai Idulfitri dan persediaan aman masih menyisakan pertanyaan, apakah harga BBM baru akan naik setelah Idulfitri.
Seperti diketahui, subsidi energi pada APBN 2026 sebesar Rp210,06 triliun untuk listrik, elpiji dan BBM. Kalau harga BBM akan tetap dipertahankan ketika harga minyak naik, maka subsidi mesti diperbesar. Harga minyak mentah Brent yang menjadi acuan - Indonesian Crude Price - sempat melonjak sampai USD119,5 per barel. Sementara dalam APBN 2026 harga minyak dipatok pada kisaran USD70 per barel.
“Jadi, dampak ekonomi dari perang akan cukup panjang dilihat dari jalan buntu untuk perdamain kedua belah pihak. Bahkan sampai pasca lebaran perlu diantisipasi dengan cermat,” ucapnya.
Pasca-Idulfitri ketahanan pangan merupakan hal penting untuk dicermati. Selat Hormuz yang ditutup dan dikelilingi oleh negara-negara eksportir utama pupuk nitrogen seperti Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Pupuk nitrogen diproduksi dari bahan dasar gas alam dan digunakan untuk tanaman pangan yang berkontribusi pada sekitar setengah suplai pangan global.
Kenaikan harga pangan dunia bisa terjadi jika krisis perang di Timur Tengah ini tidak segera berakhir.
Karena itu, menurut Hakam, pemerintah perlu mengantisipasi dan memitigasi gejolak yang bisa mengganggu program ketahanan pangan nasional. Mengingat beberapa komoditas pangan dalam jumlah relatif besar masih kita impor dari luar negeri seperti gandum, kedelai dan gula.
”Kondisi fiskal sebelum perang pun sudah berat karena perkiraan defisit sudah sangat lebar dan cenderung menerobos 3 persen. Jadi pemerintah tidak boleh main-main dengan fiskal (rating sudah turun karena fiskal berat),” katanya.
Pemerintah, kata Hakam, tidak punya pilihan harus melakukan efisiensi APBN dengan memfokuskan anggaran yang langsung terkait pelayanan dasar kepada masyarakat, mengurangi pemborosan dan kebocoran.
”Kegiatan seremonial, perjalanan dinas perlu dikurangi secara signifikan dan program bekerja dari mana saja (work from anywhere) di pemerintahan lebih efektifkan,” ujarnya.
Selain itu, katanya, pemotongan gaji dan tunjangan para pejabat menjadi salah salah satu langkah untuk mewujudkan keseriusan pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara efisien dan produktif.
Dia mengatakan, akan lebih baik hal tersebut jika dimulai dari Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, Menteri, Wakil Menteri, Kepala Lembaga, Wakil Kepala Lembaga, Pejabat Eselon I dan II.
”Kebijakan ini akan menghemat dana APBN dan membangkitkan kekuatan serta solidaritas nasional di tengah ketidakpastian global,” pungkasnya. *
