Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), bersama sejumlah negara mayoritas Muslim. Keputusan tersebut ditegaskan sebagai bagian dari upaya konkret mendorong kemerdekaan Palestina.
Dalam diskusi bersama pakar dan jurnalis senior di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Prabowo menyatakan bahwa langkah Indonesia telah melalui pertimbangan matang dan sejalan dengan komitmen lama bangsa terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Menurut Prabowo, keterlibatan Indonesia dalam BoP bermula saat dirinya menyampaikan pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September. Dalam forum tersebut, ia menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara (two-state solution).
Beberapa jam setelah pidato itu, Prabowo bersama tujuh pemimpin negara mayoritas Muslim—yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir—diundang Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas rencana perdamaian di Gaza.
Dalam pertemuan tersebut, utusan khusus AS Steve Witkoff memaparkan proposal “21-point plan” yang bertujuan menciptakan perdamaian berkelanjutan. Prabowo menyoroti poin ke-19 dan ke-20 dalam rencana itu yang membuka peluang bagi Palestina untuk menjadi negara mandiri serta menentukan masa depannya.
Selain itu, proposal tersebut juga memuat komitmen AS untuk memfasilitasi dialog antara Israel dan Palestina agar dapat hidup berdampingan secara damai. Prabowo menilai poin-poin tersebut sejalan dengan sikap Indonesia yang mendorong solusi dua negara.
“Di poin 19 dan 20 ada peluang untuk kemerdekaan Palestina. Akhirnya kami berdiskusi dan sepakat untuk mendukung,” ujar Prabowo.
Dalam pertemuan itu, para pemimpin negara mayoritas Muslim menunjuk Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani sebagai juru bicara untuk menyampaikan dukungan kepada AS. Namun, mereka juga menilai bahwa tantangan utama berada pada sikap pemerintah Israel.
Tak lama setelah pertemuan tersebut, muncul gagasan pembentukan BoP yang kemudian diadopsi dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Prabowo menjelaskan, Indonesia dan negara-negara dalam kelompok tersebut—yang dikenal sebagai Group of Eight—memutuskan bergabung dalam BoP karena dinilai lebih efektif dalam memengaruhi arah kebijakan internasional terkait Palestina.
“Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina. Kalau di luar, kita tidak bisa,” tegasnya.
Meski demikian, Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan ragu keluar dari BoP jika kebijakan yang dihasilkan tidak sejalan dengan kepentingan nasional maupun perjuangan Palestina.
“Begitu kita menilai tidak ada harapan atau justru kontraproduktif, kita akan keluar,” katanya.
Ia berharap keikutsertaan Indonesia dalam BoP dapat memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya perdamaian jangka panjang di Palestina, sekaligus melanjutkan komitmen historis Indonesia dalam mendukung kemerdekaan bangsa tersebut.
TAGS : Prabowo Dewan Perdamaian BoP Trump
