Jakarta, INDONEWS.ID - Ketegangan nuklir di Eropa kembali meningkat setelah Rusia melontarkan kritik keras terhadap kebijakan nuklir Prancis yang dinilai semakin ekspansif. Moskow bahkan menyebut NATO kini pada dasarnya telah menjadi “blok nuklir”.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Alexander Grushko, menegaskan bahwa langkah Paris memperluas peran deterrence nuklir—termasuk kemungkinan penempatan elemen nuklir di wilayah sekutu—akan meningkatkan potensi nuklir NATO secara keseluruhan.
Baca juga : Panen Miliaran Dollar, Rusia "Ketiban Durian Runtuh" saat Dunia Terbakar Konflik Timur Tengah
“Militer kami akan dipaksa memberi perhatian serius… termasuk memperbarui daftar target prioritas,” ujar Grushko.
Ia juga memperingatkan bahwa konsep “ketidakpastian strategis” yang disampaikan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, justru berpotensi menjadi bumerang bagi negaranya sendiri. Rusia, kata dia, akan sepenuhnya memperhitungkan ancaman tersebut dalam pengembangan sistem pencegahan nuklirnya.
Pernyataan ini muncul di tengah laporan bahwa sejumlah negara Eropa mulai mempertimbangkan keterlibatan dalam doktrin nuklir baru Prancis. Jika terealisasi, langkah itu dapat memperluas integrasi negara non-nuklir dalam strategi NATO, termasuk kemungkinan penempatan pembom strategis Prancis di wilayah mereka.
Bagi Moskow, perkembangan ini merupakan bagian dari konsolidasi kekuatan nuklir NATO di kawasan Eropa yang semakin intens dan berpotensi mengubah keseimbangan strategis.
Di sisi lain, Prancis memang tengah menunjukkan pergeseran signifikan dalam doktrin pertahanannya. Presiden Macron mengisyaratkan bahwa payung nuklir negaranya tidak lagi terbatas pada kepentingan nasional, melainkan bisa diperluas untuk menopang keamanan Eropa secara lebih luas.
Dalam laporan Reuters, Paris bahkan membuka ruang diskusi dengan sekutu Eropa terkait peran deterrence nuklir, sebagai bagian dari upaya memperkuat otonomi strategis kawasan di tengah ketidakpastian global.
Langkah tersebut berjalan seiring dengan peningkatan belanja pertahanan serta modernisasi arsenal nuklir Prancis. Sejumlah analis menilai kebijakan ini sebagai respons terhadap perubahan lanskap keamanan pascakonflik Ukraina, yang kembali menempatkan senjata nuklir sebagai elemen kunci dalam menjaga keseimbangan kekuatan.
Secara historis, kebijakan nuklir Prancis berakar sejak era Charles de Gaulle, yang menekankan kedaulatan strategis penuh tanpa bergantung pada sekutu, khususnya Amerika Serikat. Tonggak penting terjadi pada 1960 melalui uji coba nuklir pertama “Gerboise Bleue”, yang menjadikan Prancis sebagai kekuatan nuklir keempat dunia.
Sejak saat itu, Paris mengembangkan doktrin force de frappe, yakni kemampuan serangan balasan independen yang mencakup triad nuklir—kapal selam balistik, pesawat tempur, dan sistem berbasis darat.
Pasca-Perang Dingin, Prancis memang mengurangi jumlah hulu ledak, namun meningkatkan kualitas sistem pengiriman untuk menjaga kredibilitas deterrence. Memasuki abad ke-21, modernisasi terus dilakukan, terutama pada kapal selam nuklir dan sistem rudal generasi baru.
Dalam konteks geopolitik saat ini, kebangkitan peran nuklir Prancis mencerminkan upaya Eropa mencari keseimbangan baru, terutama di tengah ketidakpastian komitmen Amerika Serikat dalam menjamin keamanan kawasan.
Namun, respons keras Rusia menegaskan bahwa ekspansi ini membawa konsekuensi besar. Moskow melihatnya sebagai eskalasi langsung yang berisiko meningkatkan potensi konfrontasi terbuka di Eropa.
Perkembangan ini kembali menegaskan bahwa senjata nuklir masih menjadi faktor utama dalam dinamika geopolitik global, dengan implikasi yang tidak hanya regional, tetapi juga berdampak pada stabilitas dunia secara keseluruhan.*
