Jakarta, INDONEWS.ID – Israel menunjukkan sinyal kuat akan kembali melancarkan serangan besar ke Jalur Gaza, di tengah kondisi gencatan senjata yang terus mengalami pelanggaran di lapangan.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilaporkan secara mendadak membatalkan rapat kabinet keamanan yang dijadwalkan pada Ahad, dan memilih melakukan konsultasi terbatas. Langkah ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya tekanan dari militer Israel untuk melanjutkan operasi militer di Gaza.
Seorang pejabat senior militer Israel bahkan menyebut bahwa kembalinya agresi ke Gaza “hampir tidak bisa dihindari”, dengan alasan penolakan Hamas untuk melucuti senjata serta dinilai gagalnya mekanisme pengawasan gencatan senjata internasional.
Di lapangan, militer Israel dilaporkan terus memperluas wilayah yang dikuasainya. Radio Angkatan Darat Israel menyebut pasukan secara bertahap mendorong batas “Garis Kuning” ke arah barat, yang sebelumnya ditetapkan sebagai garis gencatan senjata.
Saat ini, Israel disebut telah menguasai sekitar 59 persen wilayah Gaza. Penguatan militer juga dilakukan dengan memindahkan pasukan dari front Lebanon menuju Gaza dan wilayah Tepi Barat.
Meski secara formal gencatan senjata telah berlaku sejak Oktober, situasi kemanusiaan di Gaza masih memburuk. Berdasarkan sumber medis setempat, sedikitnya 828 warga Palestina dilaporkan tewas sejak gencatan senjata diberlakukan, sementara proses evakuasi korban dari reruntuhan masih terus berlangsung.
Baca juga : Dubes Djumala: Gencatan Senjata AS-Iran Rapuh, Tapi Perlu untuk Ruang Deeskalasi Kekerasan
Di sisi lain, upaya diplomatik terus dilakukan. Di Kairo, mediator internasional menekan faksi-faksi Palestina untuk menerima kerangka baru yang diprakarsai Nikolay Mladenov, yang didukung oleh Amerika Serikat.
Rencana tersebut mencakup pelucutan senjata Hamas dalam waktu 281 hari melalui lima tahap, serta mengaitkan bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi dengan proses tersebut. Skema ini disebut merujuk pada visi Presiden AS Donald Trump.
Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari berbagai faksi Palestina. Tokoh Hamas Abdul Jabbar Said menegaskan bahwa kelompoknya bersama Jihad Islam Palestina dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina menolak syarat pelucutan senjata.
Mereka justru menuntut pelaksanaan penuh tahap awal gencatan senjata, termasuk pembukaan akses bantuan kemanusiaan yang disebut masih terhambat.
Analis politik di Gaza, Wissam Afifa, menyatakan bahwa isu pelucutan senjata tidak bisa dipisahkan dari hak politik rakyat Palestina, termasuk pembentukan negara merdeka dan pengakhiran pendudukan.
Sementara itu, sejumlah pengamat menilai ancaman serangan baru Israel juga memiliki dimensi politik domestik. Pakar urusan Israel, Mamoun Abu Amer, menyebut eskalasi ini berpotensi menjadi “tabir asap” untuk memperkuat posisi Netanyahu menjelang pemilu Oktober.
Di sisi militer, Israel juga disebut menghadapi tekanan berat akibat konflik di berbagai front. Kondisi ini diperparah dengan kelelahan pasukan cadangan yang harus bertugas intensif sepanjang tahun.
Dengan situasi yang semakin kompleks, potensi pecahnya kembali konflik besar di Gaza dinilai kian terbuka, sekaligus mengancam runtuhnya upaya perdamaian yang tengah diperjuangkan komunitas internasional.
