Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan rakyat Indonesia sejatinya tidak bermimpi hidup kaya raya, melainkan hanya ingin hidup layak dengan kebutuhan dasar yang terpenuhi.
Pernyataan itu disampaikan saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).
Dalam pidatonya di hadapan ratusan anggota DPR, Prabowo mengatakan apabila negara konsisten menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara benar dan konsekuen, maka kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.
“Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya. Tapi, mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik,” kata Prabowo.
Menurut dia, rakyat hanya ingin kebutuhan dasar mereka tercukupi, mulai dari makanan bergizi hingga layanan kesehatan yang memadai.
“Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa memberi susu untuk anak-anaknya, bisa mencari obat bila mana anak mereka sakit atau bapak mereka sakit,” ujarnya.
Prabowo juga menyinggung harapan masyarakat agar memiliki rumah layak, pendidikan yang baik bagi anak-anak, serta pekerjaan dengan penghasilan cukup.
“Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik. Dengan pendapatan yang cukup. Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengaku telah mengevaluasi besarnya potensi kekayaan alam Indonesia. Ia meyakini jika sumber daya tersebut dikelola sesuai amanat konstitusi, maka masa depan rakyat Indonesia akan lebih baik.
Presiden juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan guru. Menurutnya, kualitas pendidikan nasional sangat bergantung pada kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Kualitas pendidikan ditentukan oleh guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang semangat, guru-guru yang gembira, guru-guru yang bisa menjadi contoh bagi generasi-generasi penerus bangsa. Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita,” katanya.
Prabowo kemudian menyinggung persoalan kebocoran kekayaan negara yang disebut berlangsung selama puluhan tahun. Ia menyebut kondisi itu berdampak terhadap kecilnya gaji guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat penegak hukum.
Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kata Prabowo, selama 22 tahun terakhir keuntungan Indonesia diperkirakan mencapai US$436 miliar. Namun, dana yang bocor keluar negeri mencapai US$343 miliar.
“Ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat dan sebagainya,” ujar Prabowo.
Ia menilai aliran keluar kekayaan nasional telah terjadi sejak era Orde Baru yang dipimpin Presiden kedua RI Soeharto.
Selain itu, Prabowo menyoroti praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya. Ia mengatakan modus tersebut dilakukan dengan menjual komoditas dari perusahaan di dalam negeri kepada perusahaan milik sendiri di luar negeri dengan harga jauh lebih rendah.
“Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya,” ucapnya.
Prabowo menyebut praktik serupa terjadi pada berbagai komoditas, termasuk batu bara dan minyak kelapa sawit. Ia juga menyinggung praktik under counting, transfer pricing, hingga penyelundupan melalui pelabuhan.
Karena itu, Prabowo menilai lembaga pemerintah, khususnya sektor bea dan cukai, perlu segera dibenahi.
“Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua,” kata Prabowo.
