Pemkab Bogor Gagal Hadirkan Kesejahteraan, PMII Unisia Bawa 5 Tuntuntan dalam Aksi Demonstrasi

Jakarta, INDONEWS.ID- Kabupaten Bogor menghadapi krisis multidimensi yang tidak lagi bisa ditutupi dengan narasi pertumbuhan ekonomi, pembangunan seremonial, dan pencitraan politik pemerintah daerah.

Di tengah klaim keberhasilan pembangunan, masyarakat justru menghadapi persoalan serius mulai dari krisis ketenagakerjaan, buruknya pendidikan, konflik agraria, lemahnya pelayanan kesehatan, hingga matinya pelayanan infrastruktur dasar seperti penerangan jalan umum.

Di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, angka pengangguran meningkat, partisipasi kerja menurun, dan sektor informal semakin membesar. Pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan pemerintah ternyata tidak menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi rakyat kecil.

“Karena itu, kami membawa lima (5) tuntutan dalam aksi demonstrasi ini. Pertama, mendesak Bupati Bogor menghentikan seluruh bentuk penggusuran, intimidasi, dan perampasan ruang hidup rakyat serta menyelesaikan konflik agraria secara adil dan berpihak kepada masyarakat kecil,” ujar Ketua Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Cabang Kabupaten Bogor, Arina Sa`yin Afifa, dalam aksi demonstrasi yang dihadiri oleh puluhan mahasiswa di Komplek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pada Kamis, 21 Mei 2026.

Kedua, kata Arina, mendesak Bupati Bogor melakukan evaluasi total dan audit menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik yang diduga sarat penyimpangan dan ketimpangan pembangunan.

Ketiga, mendesak Bupati Bogor segera mengaktifkan kembali BPJS PBI masyarakat miskin, memperbaiki pelayanan RSUD dan puskesmas, serta menjamin hak pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Bogor.

Keempat, mendesak Bupati Bogor segera menyelesaikan krisis infrastruktur dasar, khususnya ratusan PJU mati dan fasilitas publik terbengkalai yang mengancam keselamatan masyarakat di Kabupaten Bogor.

Kelima, mendesak DPRD Kabupaten Bogor menjalankan fungsi pengawasan secara serius terhadap krisis pelayanan publik, konflik agraria, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Bogor.

Berbanding Terbalik dengan yang Dirasakan Warga

Koordinator lapangan, Muh Adam Arrofiu Arfah mengatakan, pemerintahan Kabupaten Bogor selama ini berkoar-koar dengan kenaikan dan pertumbuhan ekonomi. Namun hal ini berbading terbalik dengan fakta yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor.

“Pada sektor ketenangakerjan misalnya, menunjukan adanya terjadi ketimpangan komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Perubahan kontribusi sektor dalam menyerap tenaga kerja dalam suatu kurun waktu tertentu memberikan gambaran perubahan struktur perekonomian daerah,” ujarnya.

Muh Adam mengatakan, di sektor pertanian, Kabupaten Bogor mengalami ketimpangan yang besar. Betapa tidak, Kabupaten Bogor yang dikenal merupakan daerah yang sangat subur namun kesejahteraan petani masih sangat rendah. Minat pekerja petani pun semakin menurun yang ditandai dengan rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.

Di sektor pendidikan, katanya, ancaman kehancuran generasi semakin nyata. Puluhan ribu anak di Kabupaten Bogor terancam putus sekolah, sementara tata kelola pendidikan masih dibayangi berbagai potensi penyimpangan anggaran.

“Pendidikan yang seharusnya menjadi jalan keluar kemiskinan justru gagal dijamin secara serius oleh pemerintah. sektor pendidikan justru memperlihatkan akar masalahnya. Pendidikan yang seharusnya menjadi jalan mobilitas sosial dan alat pembebasan justru mengalami distorsi serius mulai dari persoalan korupsi, lemahnya perlindungan guru, hingga kegagalan sistem dalam menjamin masa depan siswa,” ujarnya.

Selain itu, masih ada sejumlah isu yang menjadi sorotan para demonstran seperti isu agraria, isu kesehatan, dan sejumlah isu lainnya. Karena itu, mereka menyerukan warga untuk mem-blaclist pemerintahan Kabupaten Bogor.

1. Gagal Menjamin Lapangan Kerja dan Keadilan Ekonomi

Pengangguran meningkat, sektor informal membesar, dan masyarakat kecil semakin sulit memperoleh pekerjaan yang layak.

2. Gagal Menjamin Hak Pendidikan

Tingginya angka putus sekolah dan lemahnya tata kelola pendidikan menunjukkan kegagalan melindungi masa depan generasi muda.

3.  Gagal Melindungi Ruang Hidup Rakyat

Penggusuran dan konflik agraria di Gunung Salak memperlihatkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap petani dan masyarakat kecil.

4. Gagal Menjamin Pelayanan Kesehatan

Buruknya pelayanan RSUD, dugaan korupsi sektor kesehatan, penonaktifan BPJS PBI, hingga pelayanan puskesmas yang buruk menunjukkan krisis pelayanan kesehatan daerah.

5. Gagal Menjamin Infrastruktur Dasar dan Keamanan Publik

Matinya ratusan PJU di jalur vital Bogor Barat menunjukkan kelalaian serius pemerintah dalam menjamin keselamatan masyarakat. *