Jakarta, INDONEWS.ID – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberi sinyal Presiden Partai Buruh Said Iqbal berpeluang masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah saat ini masih membahas posisi yang dinilai paling tepat untuk tokoh buruh tersebut.
“Sedang kita diskusikan,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026) malam.
Prasetyo menjelaskan, jabatan yang kemungkinan diberikan kepada Said Iqbal akan berkaitan erat dengan isu ketenagakerjaan dan perjuangan buruh yang selama ini menjadi fokus aktivitasnya.
“Ya kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini ya, dengan buruh, tenaga kerja,” kata Prasetyo.
Saat ditanya mengenai kemungkinan Said Iqbal mengisi posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau menjadi bagian dari Dewan Buruh, Prasetyo menegaskan pembahasan di internal pemerintah masih berlangsung.
“Tunggu, baru didiskusikan paling pas atau paling tepat,” imbuhnya.
Namun demikian, Prasetyo belum memberikan kepastian apakah Said Iqbal akan dilantik bersama jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang dijadwalkan pada Senin (8/6/2026) mendatang.
Di sisi lain, Said Iqbal memilih irit bicara terkait kabar dirinya akan masuk kabinet. Saat dihubungi secara terpisah, Presiden Partai Buruh itu meminta publik menunggu pengumuman resmi pemerintah.
“Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Mensesneg atas nama Presiden ya,” ujar Iqbal kepada wartawan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), lembaga yang difokuskan pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja Indonesia.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, DKBN nantinya akan diisi unsur pimpinan buruh dari berbagai daerah, akademisi yang memiliki perhatian terhadap isu ketenagakerjaan, serta perwakilan pemerintah.
“Akan duduk pimpinan buruh di sana, lalu akan duduk akademisi dari universitas-universitas yang mempunyai keberpihakan kepada perjuangan dan keselamatan buruh,” kata Andi Gani dalam konferensi pers di Kantor DPP KSPSI, Jakarta Selatan.
Menurut Andi Gani, peran DKBN tidak hanya berkutat pada isu serikat pekerja, upah minimum, dan pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga mencakup peningkatan kesejahteraan buruh dan keluarganya, pendidikan anak pekerja, hingga program jaminan sosial.
