Jakarta, INDONEWS.ID – Sedikitnya 15 orang tewas, terdiri atas 11 warga sipil dan empat aparat keamanan, dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan di wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan, menurut otoritas setempat.
Gelombang demonstrasi dipicu oleh keputusan pemerintah mencadangkan 12 kursi bagi pengungsi Kashmir dalam pemilu legislatif daerah yang dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang.
Aksi protes dipelopori oleh Joint Awami Action Committee (JAAC), koalisi berbagai kelompok aktivis, yang menyerukan massa bergerak menuju ibu kota wilayah, Muzaffarabad, untuk menolak kebijakan tersebut.
Pemerintah setempat menanggapi aksi itu dengan menuduh JAAC melakukan tindakan subversif atau makar. Kelompok tersebut kemudian dilarang beraktivitas, sementara aparat diperintahkan mengambil tindakan terhadap para pemimpinnya.
Namun, larangan itu tidak menyurutkan aksi massa. Ribuan warga tetap turun ke jalan, memicu bentrokan dengan aparat keamanan di sejumlah wilayah Kashmir kelolaan Pakistan.
Pejabat lokal menyebut konvoi besar pengunjuk rasa yang diperkirakan berjumlah lebih dari 10 ribu orang saat ini berada sekitar empat kilometer dari kota Rawalkot.
Komisioner Distrik Poonch, Sardar Waheed Khan, mengatakan aparat keamanan terus berpatroli untuk menjaga ketertiban, sementara warga diminta tetap berada di rumah.
Ia menegaskan konvoi demonstran tidak akan diizinkan melintasi Rawalkot menuju Muzaffarabad.
Laporan media lokal menyebut sejumlah masjid di wilayah tersebut menyiarkan pengumuman agar masyarakat tidak keluar rumah di tengah meningkatnya ketegangan.
Pemerintah juga meningkatkan pengawasan udara dengan menerbangkan helikopter pemantau di Muzaffarabad dan Rawalkot guna mengantisipasi meluasnya kerusuhan.
Korban Diperkirakan Bertambah
Ketegangan mulai meningkat awal pekan ini di Rawalkot ketika bentrokan pecah antara demonstran dan aparat keamanan. Pejabat setempat juga melaporkan tiga orang tewas dalam bentrokan di kota Kotli pada Selasa.
Sedikitnya 50 orang dilaporkan mengalami luka-luka, sementara jumlah korban jiwa diperkirakan masih bisa bertambah. Organisasi hak asasi manusia, Amnesty International, mengecam tindakan aparat terhadap demonstran.
Dalam pernyataannya, Amnesty menyebut tindakan keras pemerintah—termasuk pemadaman internet, penangkapan massal secara sewenang-wenang, dan penggunaan kekuatan mematikan—menunjukkan memburuknya kondisi hak asasi manusia di wilayah tersebut.
Meski situasi memanas, JAAC menyatakan pawai menuju Muzaffarabad tetap dilanjutkan. Kelompok itu juga menyerukan mogok umum.
Kota Muzaffarabad kini dilaporkan diliputi suasana mencekam. Jalanan tampak lengang, sejumlah toko tutup, dan aparat kepolisian berjaga di berbagai titik.
Belum jelas apakah penutupan toko dilakukan karena alasan keamanan atau sebagai bentuk solidaritas terhadap aksi JAAC.
Seorang pedagang di Muzaffarabad mengatakan ia menutup tokonya atas keputusan pribadi dan akan terus mogok hingga tuntutan demonstran dipenuhi atau aksi dihentikan.
Mengapa Warga Protes?
Pusat persoalan terletak pada pencadangan 12 kursi legislatif bagi pengungsi Kashmir yang tidak tinggal di wilayah Kashmir kelolaan Pakistan.
Kebijakan itu dinilai kontroversial karena secara efektif menghalangi warga yang tinggal di wilayah tersebut untuk mencalonkan diri memperebutkan kursi itu.
JAAC menuntut penghapusan sistem kursi cadangan dengan alasan seluruh kursi legislatif seharusnya diberikan kepada warga yang benar-benar menetap di kawasan tersebut.
Namun, pada 5 Juni lalu pemerintah melarang JAAC berdasarkan undang-undang antiterorisme dengan tuduhan kelompok itu terlibat dalam tindakan yang dianggap mengganggu keamanan negara.
Di sisi lain, Mahkamah Agung Kashmir kelolaan Pakistan memutuskan bahwa keberadaan kursi cadangan tersebut dilindungi konstitusi dan tidak dapat diubah melalui kebijakan administratif, kesepakatan politik, ataupun tekanan publik.
Kashmir yang dikelola Pakistan merupakan wilayah semi-otonom dengan pemerintahan daerah sendiri.
Selama lebih dari 70 tahun, kawasan Kashmir menjadi sumber konflik antara India dan Pakistan. Kedua negara sama-sama mengklaim seluruh wilayah Himalaya tersebut dan telah terlibat dua perang besar serta satu konflik terbatas terkait perebutan Kashmir.
Hingga kini, India dan Pakistan masing-masing hanya menguasai sebagian wilayah Kashmir.
