Acara Peluncuran Buku “Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan” dan Simposium Nasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Membangun Nusantara Kita, di Gedung RRI, Jakarta, Selasa (4/8/2026). (Foto: ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada acara Peluncuran Buku “Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan” dan Simposium Nasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Membangun Nusantara Kita, di Gedung RRI, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Simposium dengan tema “Urgensi Undang-Undang Perekonomian nasional dan Sejahteraan Sosial dalam Menata Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045” dihadiri oleh akademisi, ekonom, peneliti, tokoh dunia usaha, serta insan media.
Menteri Koperasi dalam sambutannya mengatakan bahwa pemikiran Prof. Soemitro Djojohadikusumo mengenai ekonomi nasional tetap relevan sebagai landasan penguatan ekonomi kerakyatan.
“Pemerintah terus memperkuat peran koperasi melalui percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen pemerataan ekonomi,” ujar Menkop Ferry.
Dia berharap Simposium Nasional ini dapat melahirkan gagasan strategis untuk memperkuat pembangunan ekonomi nasional.
Simposium mendiskusikan arah pembangunan ekonomi Indonesia yang berlandaskan konstitusi, berpihak kepada kepentingan nasional, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Simposium menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, di antaranya Dr. Agus Rizal, S.E., M.M. selaku penulis, peneliti, dan ekonom strukturalis, Mukit Hendrayatno selaku Komisaris Utama Ethos Group, Dr. Ignatius Hendrasmo, M.A. selaku Direktur RRI, Prof. Didin S. Damanhuri selaku Guru Besar Ekonomi Politik IPB, Prof. Yudhie Haryono, Ph.D. selaku CEO Nusantara Center, serta Dedi Setiadi, S.Kom., M.M. sebagai penulis, peneliti, dan dosen Universitas MH Thamrin.
Dalam sambutannya, Prof. Didin S. Damanhuri menegaskan bahwa pemikiran Soemitro Djojohadikusumo masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global dewasa ini.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan keberanian untuk membangun sistem ekonomi berdaulat, berkeadilan, dan tidak bergantung pada kekuatan ekonomi asing.
Cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud bila bangsa ini hanya menjadi pasar bagi kepentingan global. Untuk itu, diperlukan keberpihakan melalui regulasi yang memperkuat industri nasional, melindungi sumber daya strategis, dan memastikan hasil pembangunan dinikmati merata.
“Pemikiran Soemitro Djojohadikusumo mengingatkan kita bahwa kemerdekaan politik harus dibarengi dengan kemerdekaan ekonomi. Tanpa kedaulatan ekonomi, bangsa akan terus menghadapi berbagai bentuk penjajahan dalam wajah yang berbeda,” ujarnya.
Hadirkan Refleksi Kritis terkait Tantangan Ekonomi Indonesia
Direktur RRI Dr. Ignatius Hendrasmo, M.A. menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum ilmiah ini. Menurutnya, RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan ruang dialog yang mendorong lahirnya gagasan-gagasan strategis bagi kemajuan bangsa.
Ia berharap diskusi ini mampu memperkaya perspektif masyarakat tentang pentingnya pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dr. Agus Rizal, S.E., M.M. menjelaskan bahwa buku “Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan” tidak hanya mengulas perjalanan sejarah seorang tokoh ekonomi nasional, tetapi juga menghadirkan refleksi kritis terkait tantangan ekonomi Indonesia saat ini.
Menurutnya, berbagai persoalan seperti ketimpangan ekonomi, dominasi modal asing, lemahnya industrialisasi, hingga rendahnya nilai tambah sumber daya alam menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan keberanian politik melalui pembentukan Undang-Undang Perekonomian Nasional yang komprehensif.
“Indonesia membutuhkan fondasi hukum yang mampu mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,” ujarnya.
Sedangkan Mukit Hendrayatno menilai kolaborasi antara dunia usaha, akademisi, pemerintah, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan investasi, tetapi juga harus memastikan tumbuhnya pelaku usaha nasional yang kuat, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global.
Butuh Paradigma Pembangunan Baru
Sementara itu, Prof. Yudhie Haryono, Ph.D. mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan paradigma pembangunan baru yang berorientasi pada inovasi, ilmu pengetahuan, teknologi, serta penguatan karakter kebangsaan.
Ia mengatakan bahwa Indonesia Emas 2045 harus dibangun melalui sinergi antara kecerdasan intelektual, kemandirian ekonomi, dan keadilan sosial.
Sedangkan Dedi Setiadi, S.Kom., M.M. menambahkan bahwa penguatan literasi ekonomi menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan nasional.
Dia berharap agar buku ini bisa menjadi referensi akademik sekaligus inspirasi bagi generasi muda untuk memahami arah kebijakan ekonomi Indonesia secara lebih mendalam.
Simposium mengasilkan empat rekomendasi yang disebut Maklumat Merdeka Barat. Pertama, segera terapkan UU perekonomian nasional demi tercapainya cita-cita Proklamasi, terinternalisasinya nilai-nilai Pancasila dan terealisasinya negara Pancasila yang berdaulat, makmur semuanya.
Kedua, segera melakukan transformasi struktural perekonomian nasional melalui nasionalisasi, rekapitalisasi, restribusi, restrukturisasi dan reindustrialisasi.
Ketiga, segera menegaskan kembali peran negara sebagai pengendali strategis perekonomian nasional dengan memastikan bumi, air, kekayaan alam, cabang produksi penting dan pasar nasional dikelo sebesar-besarnya kemakmuran warga negara.
Keempat, segera menempatkan arsitektur ekonomi nasional sebagai bagian utama dari perjuangan kebangsaan dengan menjadikan kedaulatan ekonomi, penghapusan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan penguasaan pasar nasional sebagai agenda strategis negara.
Kelima, mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), menghapus rente, monopoli, kartel, dan berbagai bentuk pemburu rente yang menggerogoti perekonomian nasional. *
