Jakarta, INDONEWS.ID – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyebut biaya konflik dengan Iran yang mencapai sekitar 80 miliar dolar AS atau setara Rp1.433 triliun sebagai angka yang relatif kecil dibandingkan hasil yang diperoleh Washington dalam mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir.
Pernyataan itu disampaikan Trump pada Selasa (23/6/2026) saat menanggapi laporan mengenai tambahan anggaran yang diajukan Departemen Pertahanan Amerika Serikat kepada Kongres untuk menutupi biaya operasi terkait Iran.
“Itu sangat murah dibandingkan dengan apa yang kami lakukan. Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Iran tidak akan pernah bisa menggunakan senjata nuklir,” kata Trump kepada PBS News.
Menurut Trump, biaya operasi tersebut jauh lebih kecil dibandingkan risiko yang harus dihadapi Amerika Serikat dan sekutunya apabila Iran berhasil memiliki senjata nuklir.
“Jika Anda tidak melakukan ini, maka mereka akan memiliki senjata nuklir, dan kemudian saat itulah Anda akan melihat keuntungan yang sebenarnya,” ujarnya.
Sebelumnya, harian bisnis Amerika Serikat, The Wall Street Journal, melaporkan Pentagon telah meminta Kongres mengalokasikan tambahan dana sebesar 80 miliar dolar AS untuk menutupi biaya operasi yang berkaitan dengan Iran serta kebutuhan pertahanan lainnya.
Laporan tersebut juga menyebut para petinggi Pentagon memperingatkan bahwa pendanaan operasi militer berpotensi mengalami kekurangan pada musim panas tahun ini apabila Kongres gagal mengesahkan rancangan undang-undang anggaran pertahanan terbaru.
Saat ini, anggaran Pentagon untuk tahun fiskal 2026 mencapai sekitar 1 triliun dolar AS.
Konflik meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran pada 28 Februari lalu. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan kerusakan infrastruktur dan menimbulkan korban jiwa di kalangan sipil.
Namun, ketegangan mulai mereda setelah Iran dan Amerika Serikat menandatangani memorandum penghentian konflik militer pada malam menuju 18 Juni. Kesepakatan itu juga mengatur pencabutan blokade laut oleh Amerika Serikat serta pemulihan jalur pelayaran Iran melalui Selat Hormuz.
Di tengah perkembangan tersebut, Israel menegaskan tidak terlibat dalam perundingan damai antara Washington dan Teheran.
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan negaranya memilih tidak menjadi bagian dari proses negosiasi yang dilakukan Amerika Serikat dengan Iran.
“Israel tidak menjadi bagian dari perundingan dengan Iran atas pilihan kami sendiri,” kata Smotrich dalam wawancara dengan Radio Angkatan Darat Israel, Selasa (23/6).
Ia menegaskan bahwa perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran tidak berkaitan dengan kepentingan langsung Israel.
Menurut Smotrich, militer Israel akan tetap melanjutkan operasi di Lebanon dan mempertahankan zona keamanan yang saat ini dikuasainya, termasuk kawasan Kastel Beaufort, selama kelompok Hizbullah masih eksis.
“Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran sama sekali tidak menyangkut kami,” ujarnya.
Smotrich menambahkan bahwa pemerintah Israel tidak hanya menginginkan Hizbullah dilucuti dari persenjataan, tetapi juga dibubarkan sepenuhnya serta tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan Lebanon.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perdebatan di kalangan politik dan keamanan Israel terkait dampak nota kesepahaman perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran terhadap situasi keamanan kawasan, khususnya di Lebanon.
Israel dan Lebanon dijadwalkan menggelar putaran kelima perundingan langsung di Washington pada Selasa sebagai bagian dari upaya mengakhiri konflik yang berlangsung di wilayah Lebanon.
Sejumlah pejabat Israel, sebagaimana dilaporkan media setempat, khawatir kesepakatan antara Washington dan Teheran justru dapat memperkuat pengaruh Iran beserta kelompok-kelompok sekutunya di kawasan Timur Tengah.
Sementara itu, data resmi pemerintah Lebanon mencatat serangan Israel sejak 2 Maret telah menewaskan lebih dari 4.100 orang dan menyebabkan lebih dari 12.000 lainnya mengalami luka-luka. Hingga kini, Israel masih menguasai sejumlah wilayah di Lebanon selatan yang menjadi titik sengketa dalam konflik berkepanjangan antara kedua pihak.
