Safari Politik Jokowi. (Foto: locusonline.co)
Jakarta, INDONEWS.ID - Joko Widodo (Jokowi) menggelar safari politik dengan mengelilingi Indonesia yang dimulai pada Jumat (26/6/2026).
Presiden ke-7 RI tersebut memilih Lampung sebagai daerah pertama dan akan terus berkeling ke seluruh Nusantara.
Jokowi memainkan panggung politik baru walau Indonesia ditimpa tekanan nilai tukar dan pasar modal.
Presiden dua periode itu menancapkan layar politik yang dalam analisa politik akan membawa konsekwensi bagi kehidupan politik dan ekonomi di tahun 2029.
Pertanyaannya, seberapa efektif pengaruh Safari Politik tersebut bagi perkembangan politik menjelang perhelatan di tahun 2029 mendatang dan juga bagi ekonomi bangsa saat ini?
Rektor Universitas Paramadina, Prof Dr Didik J Rachbini mengatakan, Jokowi memang masih mempunyai pengaruh cukup kuat di dalam pemerintahan. Karena itu, konsekuensinya akan terlihat pula bagi perkembangan ekonomi pada saat krisis saat ini.
Janji Etis yang Tidak Pernah Ditepati
Didik mengatakan, Jokowi pernah berjanji pulang ke Solo untuk menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu. Namun, janji etis itu tidak pernah terjadi.
”Dari dulu publik apalagi pesaing politiknya tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku,” ujar Didik di Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Jokowi sering sekali atau hampir selalu dalam strategi politiknya tidak pernah menjalankan apa yang dikatakannya.
Menurut Didik, safari politik ini adalah pilihan jalan sendiri dan akan meningkatkan persaingan politik yang tidak ada kepentingan langsung dengan harapan rakyat.
Langkah safari politik ini, kata Didik, diperkuat oleh paling tidak 80 kali blusukan Gibran ke daerah-daerah. Persaingan tersebut semakin intensif karena nafsu politik dan kepentingan elit yang otomatis meninggalkan kepentingan rakyat, terutama ekonomi.
Ekonom senior INDEF itu mengatakan, tidak hanya bagi kepentingan rakyat dan juga pemerintah, safari politik Jokowi menjadi faktor negatif atau buruk di dalam ekonomi nasional.
Energi kekuasaan akan terkuras secara perlahan dan memuncak beberapa tahun kemudian. Jokowi dengan hasrat dan nafsu kekuasaan yang tinggi dan masih punya akar yang bisa dihidupkan kembali di dalam pemerintahan dan rakyat.
”Gerakan politik yang terlalu dini ini akan menjadi hama, yang akan mengganggu dan bisa menggerogoti pemerintahan,” ungkapnya.
Dia mengatakan, pengaruh politik Jokowi jelas masih ada dan bahkan masih cukup kuat serta terus akan memperkuatnya dengan cantolan pada jabatan anaknya sebagai Wakil Presiden.
Hubungan Jokowi dengan Presiden Prabowo Semakin Lemah
Hubungan dan persekutuan Jokowi dengan Presiden Prabowo semakin lemah, pasti secara politik bermasalah dan bahkan retak.
Ada kemungkinan, katanya, politik menjadi tidak solid dan akan mempengaruhi konstelasi politik dan persaingan elit selama beberapa tahun ke depan.
”Konsentrasi pemerintah untuk menjalankan program ekonomi dalam rangka memenuhi janji politik akan terganggu. Krisis dan tekanan terhadap ekonomi nasional akan bertambah berat karena satu orang berpengaruh memainkan nafsu politik untuk kepentingan dirinya,” sebut Didik.
Dalam perspektif ekonomi politik (political economy), pelemahan hubungan antara presiden dengan mantan mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik kuat akan menjadi faktor penentu politik selanjutnya dan pasti berpengaruh terhadap ekonomi.
”Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk dan akan menjadi faktor ketidakpasatian politik bagi investasi, dunia usaha dan lingkungan bisnis. Semua pihak terutama pengusaha, pemilik modal dan yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia pasti akan melihat dinamika baru persekutuan sebagai persaingan elite politik, yang meningkatkan risiko dan pada gilirannya pasti mempengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan dan ekspektasi ekonomi,” ungkapnya.
Mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia dalam tekanan karena faktor global sebenarnya sudah mulai pulih. Faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, neraca dagang, cadangan devisa dan pertumbuhan ekonomi lumayan baik.
Nilai tukar dan pasar modal ASEAN selain Indonesia tidak tertekan bahkan tumbuh. Namun, mengapa dampaknya negatif terhadap Indonesia?
Jawabnya, kata Didik, karena adanya faktor non-ekonomi yang berkelindan di dalam sistem ekonomi politik dan lebih berpengaruh.
Dengan adanya faktor non-ekonomi baru dari safari politik Jokowi tersebut, kata Didik, maka beban tekanan terhadap ekonomi nasional akan lebih berat karena hadir persaingan elit yang tidak perlu dan terlalu dini.
”Jadi Jokowi dengan safari politiknya tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk di dalam ekonomi nasional,” pungkasnya.
